Polri Siapkan 90 Anggota Tim Teknis untuk Tangani Kasus Novel Baswedan

Polri Siapkan 90 Anggota Tim Teknis untuk Tangani Kasus Novel Baswedan

Polri Siapkan 90 Anggota Tim Teknis untuk Tangani Kasus Novel Baswedan

Posted: 31 Jul 2019 07:00 AM PDT

Polri Siapkan 90 Anggota Tim Teknis untuk Tangani Kasus Novel BaswedanJAKARTA SELATAN, LELEMUKU.COM - Polri membentuk tim teknis lapangan. Sejak konferensi pers mengenai temuan dan rekomendasi TGPF pada 17 Juli 2019, tim teknis yang dipimpin Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Polisi Idham Azis, masih dalam tahap pembentukkan.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Brigjen. Pol. Dr. Dedi Prasetyo, mengungkapkan bahwa susunan tim teknis kasus Novel Baswedan yang dibentuk Polri segera diungkap pada Kamis (01/08/2019).

Jelang pengumuman, sebuah informasi baru mencuat bahwa jumlah anggota tim tersebut sekitar 90 orang.

"Ada update terbaru, bisa sampai 90 orang," ungkap Karo Penmas.

Sebelumnya disebutkan akan ada 50 anggota dalam tim teknis tersebut. Kendati demikian, Brigjen. Pol. Dr. Dedi Prasetyo belum mau mengungkap secara lebih rinci mengenai tim teknis termasuk alasan di balik banyaknya jumlah anggota. Informasi lebih detil disampaikan saat pengumuman susunan tim Kamis besok.

Khusus Densus 88, Dedi menegaskan, pelibatan satuan antiteror ini karena memiliki kemampuan yang telah teruji dalam mengungkap suatu kasus.

"Densus itu memiliki kemampuan penjajakan, IT, pengejaran, dan militansi, sudah teruji itu, bukan kaitannya dengan teroris," ujar Brigjen. Pol. Dr. Dedi Prasetyo .

Karo Penmas mengatakan, selama puluhan tahun Densus mengejar dan mengungkap jaringan teroris di Indonesia.

Densus menghasilkan personel yang kuat dan militan di lapangan. Personel seperti itu yang dibutuhkan dan dinilai dapat membantu kinerja tim teknis pimpinan Kepala Bareskrim Polri Komjen Idham Azis mengungkap kasus Novel.

"Kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh yang lain kan belum setangguh Densus, Densus kan sudah teruji," ungkap Jenderal Bintang Satu.

Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang masa kerja tim teknis adalah enam bulan.Namun, Polri tetap bekerja keras untuk mengungkap kasus tersebut dalam jangka waktu tiga bulan sesuai keinginan Presiden Joko Widodo.

"Masa kerja tetap enam bulan, kalau misalnya yang disampaikan presiden 3 bulan itu harus terungkap, itu merupakan satu spirit bagi tim itu untuk bekerja secara maksimal lagi," pungkas Brigjen. Pol. Dr. Dedi Prasetyo.(HumasPolri)

Tito Karnavian Tandatangani Sprint Tim Teknis Kasus Novel Baswedan

Posted: 31 Jul 2019 06:30 AM PDT

Tito Karnavian Tandatangani Sprint Tim Teknis Kasus Novel BaswedanJAKARTA SELATAN, LELEMUKU.COM - Kapolri Jenderal Pol. Prof. H.Muhammad Tito Karnavian, Ph.D. telah menandatangani surat perintah tugas (sprint) tim teknis untuk mengungkap kasus penyerangan terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.

Hal tersebut diungkapkan Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Dr. Dedi Prasetyo, M.Hum., M.Si., M.M. di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (31/07/2019).

Sesuai Sprint, tim yang dipimpin Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol. Drs. Idham Azis, M.Si. ini akan mulai bekerja pada Kamis (01/08/2019).

"Sprin sudah ditandatangani oleh Bapak Kapolri. Jadi hari ini pendistribusian sprin kepada seluruh personel yang terlibat dalam tim teknis pengungkapan kasus saudara NB. Kemudian, besok tim sudah langsung bekerja sesuai dengan pembagian pelaksanaan tugas masing-masing," ungkap Brigjen Pol. Dr. Dedi Prasetyo.

Mantan Wakapolda Kalteng itu menjelaskan, sebagai langkah awal, tim akan melakukan analisis tempat kejadian perkara (TKP). Kemudian, tim akan mendalami lagi hasil pemeriksaan saksi yang sudah diperiksa penyidik Polda Metro Jaya. Mereka akan dikelompokkan untuk semakin mengerucutkan petunjuk.

Berikutnya, tim teknis akan menganalisa rekaman kamera CCTV di TKP, sekitarnya, dan yang memiliki keterkaitan dengan TKP.

Kemudian, tim teknis juga akan mendalami sketsa wajah terduga pelaku yang sebelumnya telah dirilis. Polri akan bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) untuk hal tersebut.

Selain itu, tim tersebut juga mendalami rekomendasi Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kasus Novel, termasuk enam kasus high profile yang diduga terkait dengan penyerangan tersebut.

Sesuai pada sprint tersebut, tim teknis akan bekerja selama enam bulan. Namun, mereka akan bekerja maksimal untuk memenuhi instruksi Presiden RI Ir. H. Joko Widodo agar tim mengungkap kasus tersebut dalam tiga bulan.

"Durasi bekerja tim adalah, sesuai Sprint ini enam bulan. Kemarin ada pernyataan presiden tiga bulan, tim akan bekerja secara maksimal, bekerja keras," ungkap Jenderal Bintang Satu tersebut.(HumasPolri)

Polisi dan Interpol Kerjasama Ungkap Jaringan Teroris JI dan JAD di Luar Negeri

Posted: 31 Jul 2019 05:35 AM PDT

Polisi dan Interpol Kerjasama Ungkap Jaringan Teroris JI dan JAD di Luar NegeriJAKARTA, LELEMUKU.COM - Untuk mengungkap para buronan kasus terorisme yang di duga bersembunyi di luar negeri, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) akan bekerja sama dengan Interpol.

"Saat ini Polri sedang melakukan berkomunikasi dengan antiteror dari Filipina, Afganistan, Malaysia dan koordinasi dengan Interpol melalui Divisi Hubinter", kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo, di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (30/07/2019).

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen. Pol. Dr. Dedi Prasetyo, M.Hum., M.Si., M.M. menyampaikan tujuan kerjasama dengan Interpol tersebut untuk mengejar para buronan dari jaringan Jamaah Islamiyah (JI) dan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang berbaiat kepada ISIS.

Sebelumnya Mabes Polri merilis terduga teroris Andi Baso diduga berada di Filipina Selatan. Baso merupakan buronan kasus pengeboman Gereja Oikumene Samarinda tahun 2016. Ia juga diduga yang memberangkatkan pasangan suami dan istri yang menjadi pelaku bom bunuh diri gereja di Jolo, Filipina Selatan.

Selain ini, Polri menduga teroris Saefulah yang diduga berada di Khurasan. Diketahui Saefulah berperan sebagai pengendali kelompok JAD. Saefulah diketahui telah menerima dana dari 12 pengirim yang berasal dari beberapa negara melalui jasa pengiriman uang Western Union.

Keberadaan WNI pelaku terorisme yang berada di Khurasan diketahui setelah ditangkapnya teroris Novendri beberapa waktu lalu. Novendri sendiri berperan sebagai penyalur dana JAD Indonesia.(HumasPolri)

Polri Kirim Sampel DNA Keluarga Pelaku Pengeboman Gereja di Filipina

Posted: 31 Jul 2019 05:24 AM PDT

Polri Kirim Sampel DNA Keluarga Pelaku Pengeboman Gereja di FilipinaJAKARTA, LELEMUKU.COM - Dalam mengungkap Bom bunuh diri di Filipina, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sudah mengirim sampel DNA keluarga dua WNI yang melakukan Bom bunuh dir di gereja Gereja Katolik Pulau Jolo, Filipina, kepada kepolisian setempat.

DNA tersebut akan di cocokan dengan DNA yang ditemukan di tempat kejadian perkara (TKP) dengan sampel DNA keluarga untuk memastikan identitas kedua terduga pelaku.

"Sudah (dikirim), datanya semua," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen. Pol. Dr. Dedi Prasetyo, M.Hum., M.Si., M.M. di Gedung Humas Polri, Jakarta Selatan, Selasa (30/07/2019).

Sebelumnya, Polri sudah mengantongi identitas kedua yang di duga pelaku yang melakukan Bom bunuh yang berinisial RRZ dan UHS. Keduanya diketahui merupakan anggota Jamaah Ansharut Daulah (JAD) di Makassar. Mereka adalah pasangan suami-istri yang pernah menjadi deportan Turki pada 2017.

sementara saat ini, Densus 88 sedang mengejar terduga teroris lain anggota kelompok tersebut di dalam maupun luar negeri.

Diketahui dua bom bunuh diri itu meledak di gereja Katolik di Pulau Jolo, Filipina pada 27 Januari 2019. Ledakan terjadi saat misa berlangsung. Ledakan pertama terjadi di dalam gereja di Jolo.
Sementara, bom kedua meledak saat petugas keamanan bergerak ke lokasi ledakan untuk memberi pertolongan terhadap para korban. Insiden tersebut menewaskan 22 orang dan melukai 100 orang lainnya.(HumasPolri)

Bamsoet Nilai Koopssus TNI Mampu Jaga Kedaulatan Indonesia di Semua Lini

Posted: 31 Jul 2019 05:17 AM PDT

Bamsoet Nilai Koopssus TNI Mampu Jaga Kedaulatan Indonesia di Semua LiniJAKARTA, LELEMUKU.COM – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) berpesan agar Komando Operasi Khusus Tentara Nasional Indonesia (Koopssus TNI) yang baru saja diresmikan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, selain bersiap menghadapi pertempuran di darat, laut dan udara, juga harus bersiap menghadapi pertarungan di dunia maya. Berbeda dengan darat, laut, udara yang ada kejelasan batas kedaulatan antara negara yang satu dengan lainnya, di dunia maya batas-batas tersebut seperti tak tampak.

"Kedaulatan cyber (cyber sovereignty) kini menjadi topik yang sedang hangat diperbincangkan berbagai negara dunia. Mengingat tak jarang aksi terorisme maupun inflitrasi budaya asing dilancarkan bukan lagi melalui serangan darat, laut, ataupun udara. Melainkan melalui jaringan dunia maya. Jika dahulu kita mengenal perang militer, lalu kini ada perang dagang, di masa depan akan ada perang cyber (cyber war)," ujar Bamsoet usai menghadiri peresmian Koopssus TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Selasa (30/07/2019).

Hadir dalam acara tersebut antara lain KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa, KSAL Laksamana TNI Siwi Sukma Adji, KSAU Marsekal TNI Yuyu Sutisna, Kasum TNI Letjen TNI Joni Supriyanto, Kabarhakam Polri Komjen Pol Condro Kirono dan Wakil Ketua DPD Nono Sampono.

Bendahara Umum DPP Partai Golkar 2014-2016 ini mengingatkan, sebagai badan baru di Badan Pelaksana Pusat TNI, Koopssus TNI yang dipimpin Brigjen TNI Rochadi dengan kekuatan yang berasal dari 3 matra, Darat, Laut, dan Udara, akan menjadi andalan baru bagi Indonesia dalam menyelesaikan misi negara. Beroperasi di dalam dan luar negeri, Koopssus TNI akan menjadi lawan tangguh bagi musuh negara yang mencoba mengganggu kedauatan Indonesia.

"Namun demikian, Koopssus TNI yang dibentuk berdasarkan Perpres Nomor 42 Tahun 2019 tentang susunan organisasi TNI, tak boleh hanya berkutat pada tindakan operasi militer semata. Melainkan juga harus aktif mengkampanyekan perdamaian dan keamanan dunia yang lebih baik melalui berbagai kegiatan humanisme," tutur Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menjelaskan, wajah Koopssus TNI bukanlah yang menyeramkan tanpa senyuman. Melainkan wajah ketegasan. Bagi yang ingin macam-macan mengganggu kedaulatan Indonesia, Koopssus TNI tak perlu ragu melakukan tindakan militer sesuai yang diatur dalam peraturan perundangan.

"Disisi lain, Koopssus TNI juga bisa bersahabat bagi siapapun yang ikut dalam kampanye perdamaian dan membuat bumi menjadi lebih baik lagi untuk anak cucu dan generasi mendatang," pungkas Bamsoet. (PSP)

Petrus Fatlolon Temui Akihiro Watanabe, Bahas Perkembangan Tanimbar dan Inpex

Posted: 31 Jul 2019 04:31 AM PDT

Petrus Fatlolon Temui Akihiro Watanabe, Bahas Perkembangan Tanimbar dan InpexJAKARTA, LELEMUKU.COM - Bupati Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, Petrus Fatlolon, SH, MH pada Selasa (30/07/2019) memenuhi undangan Inpex Masela Ltd untuk membahas berbagai hal sehubungan dengan akan dimulainya kegiatan Inpex Masela Ltd di Tanimbar pasca ditandatanganinya POD Blok Abadi Masela oleh Pemerintah RI.

Dalam pertemuan tersebut hadir Presiden Direktur Inpex Masela Ltd Akihiro Watanabe yang menggantikan pimpinan sebelumnya Shuniciro Sugaya.

Bupati diawal pembicaraannya menyampaikan ucapan selamat kepada Mr. Akihiro Watanabe atas jabatan baru yang diemban dan menyampaikan dukungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar kepada manajemen Inpex Masela yang baru.

Hal penting yang disampaikan Bupati terkait kondisi terakhir di Desa Lermatang, Kecamantan Tanimbar Selatan (Tansel) dimana masyarakat telah menjual kurang lebih 300 hektar tanah kepada pihak tertentu dan Pemerintah Daerah khawatir hal ini akan berdampak pada proses pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan infrastruktur proyek strategis nasional tersebut.

Mengingat POD Blok Masela telah ditandatangani Pemerintah maka Bupati mendesak agar dilakukan percepatan pengadaan lahan untuk kepentingan pembangunan infrastruktur yang akan dikelola nanti oleh Inpex Masela Ltd, tentunya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bupati juga menyampaikan pertimbangan agar dapat dibentuk tim yang melibatkan pihak SKK Migas, Inpex Masela Ltd dan Pemerintah Daerah untuk menetapkan batas-batas lahan yang diperlukan untuk pembangunan, agar lahan tersebut tidak dipindahtangankan dan juga dialihfungsikan oleh pihak-pihak tertentu, mengingat maraknya jual beli tanah yang dilakukan masyarakat setempat saat ini. Pemerintah Daerah juga terus berupaya untuk memberikan pemahaman kepada Pemerintah Desa dan masyarakat agar tidak lagi menjual tanah khususnya di Desa Lermatang dan beberapa desa terdekat.

Fatlolon juga menyampaikan beberapa hal penting kepada Akihiro Watanabe antara lain program Local Content yang melibatkan kontraktor lokal pada bidang-bidang pekerjaan tertentu yang dapat difasilitasi melalui BUMD PT. Tanimbar Energi dan BUMD PT. Kalwedo Kidabela.
Petrus Fatlolon Temui Akihiro Watanabe, Bahas Perkembangan Tanimbar dan Inpex
Selain itu juga ia meminta kepada pihak Inpex  agar menyampaikan secara terbuka kepada Pemerintah Daerah terkait dengan jumlah tenaga kerja dan jenis pekerjaan yang dibutuhkan dalam pembangunan fasilitas Blok Masela sehingga Pemerintah Daerah juga dapat menyiapkan masyarakat lokal untuk ikut terlibat dalam pekerjaan dimaksud.

Saat ini Pemerintah Daerah sudah menyekolahkan kurang lebih 80 orang putera-puteri Tanimbar di AKA Migas Cepu dan juga Pemerintah Daerah akan menyiapkan anggaran melalui APBD untuk mendukung penyiapan tenaga kerja lokal sesuai kebutuhan tenaga kerja dan bidang kerjanya.

Ia meminta agar ada perjanjian antara pihak Inpex dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk anak-anak Tanimbar lulusan AKA Migas Cepu dapat dipekerjakan dalam proyek yang dikelola Inpex Masela Ltd ini nantinya. Terkait dengan CSR yang sudah dilakukan oleh Inpex Masela Ltd di Kabupaten Tanimbar,

Bupati meminta agar harus disinkronkan dengan program kegiatan Pemerintah Daerah sehingga tidak terjadi tumpang tindih kegiatan dan dapat memberi manfaat bagi masyarakat setempat.

Ia juga menyampaikan untuk nantinya akan dibentuk tim khusus yang beranggotakan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan pihak Inpex sebagai penghubung antara kedua belah pihak dalam mendukung berbagai kebijakan terkait dengan tahapan pembangunan proyek Masela ini. Untuk masalah PI, Fatlolon menyampaikan bahwa pada prinsipnya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar mengikuti kebijakan yang diatur oleh Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Provinsi Maluku.
Petrus Fatlolon Temui Akihiro Watanabe, Bahas Perkembangan Tanimbar dan Inpex
Menanggapi usulan yang disampaikan oleh Bupati Kepulauan Tanimbar, Presiden Drektur Inpex Masela Ltd menyampaikan bahwa manajemen baru yang dipimpinnya, siap melanjutkan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Untuk proses pengadaan tanah dalam waktu dekat ini juga akan dilakukan pengumuman publik dan konsultasi publik AMDAL untuk kebutuhan pengadaan tanah bagi pembangunan infrastruktur Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Khusus untuk usulan bupati tentang pembentukan tim penetapan batas akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan pihak SKK Migas juga terkait dengan program Local Content, termasuk perjanjian bagi putera/puteri Tanimbar lulusan AKA Migas Cepu yang akan dipekerjakan dalam proyek gas abadi ini.

Terkait penyiapan tenaga kerja khususnya tenaga kerja kasar diharapkan agar segera dilatih di BLK-BLK yang ada karena untuk fase pembangunan akan dibutuhkan banyak tenaga kerja dalam level ini, sedangkan untuk tenaga terampil akan lebih dibutuhkan pada fase produksi di tahun 2027 nantinya.

Watanabe juga meminta agar dilakukan pertemuan rutin minimal 1 bulan sekali antara pihak Inpex dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk membahas berbagai permasalahan dan juga dukungan pelaksanaan kegiatan pembangunan proyek abadi ini. (HumasTanimbar)

Naik 13,7%, Realisasi Investasi Triwulan II Tahun 2019 Tembus Rp200 Triliun

Posted: 30 Jul 2019 07:57 PM PDT

Naik 13,7%, Realisasi Investasi Triwulan II Tahun 2019 Tembus Rp200 TriliunJAKARTA, LELEMUKU.COM - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyampaikan, bahwa realisasi investasi untuk periode triwulan II tahun 2019 yang mencapai Rp 200,5 triliun, meningkat sebesar 13,7% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2018. Total investasi tersebut, menyumbang 25,3% terhadap target tahun 2019, yaitu sebesar Rp 792 triliun.

"Capaian investasi periode ini berhasil menyerap tenaga kerja Indonesia sebanyak 255.314 orang," kata Kepala BKPM, Thomas Lembong,  dalam konferensi pers di kantor BKPM, Jakarta, Selasa (30/07/2019) siang.

Menurut Kepala BKPM, selama triwulan II tahun 2019 realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp 95,6 triliun (naik 18,6%) dan realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp 104,9 triliun (naik 9,6%) dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2018. Semenara jumlag tenaga kerja yang terserap sebanyak 141.153 orang pada proyek PMDN, dan 114.161 orang pada proyek PMA. Jika dicermati angka realisasi triwulan II 2019, dibandingkan dengan realisasi triwulan I 2019 lalu, terlihat adanya kenaikan walau hanya tumbuh sekitar 2,8%. "Ini mengindikasikan adanya peluang peningkatan realisasi investasi setelah semester I. Tentunya tidak lepas dari kondisi politik dalam negeri yang semakin stabil setelah penetapan Presiden dan Wakil Presiden periode 2019 – 2024," jelas Thomas.

Sektor InvestasiDengan realisasi investasi pada Triwulan II itu, maka menurut Kepala BKPM, realisasi investasi periode Semester I (Januari-Juni) tahun 2019 mencapai Rp 395,6 triliun. Angka tersebut terdiri atas realisasi PMDN sebesar Rp 182,8 triliun (naik 16,4%) dan realisasi PMA sebesar Rp 212,8  triliun (naik 4,0%) dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Adapun total penyerapan tenanga kerja mencapai 490.715 tenaga kerja Indonesia yang terserap.

"Realisasi investasi periode Januari-Juni 2019 masih didominasi sektor infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi, pembangkit listrik dan konstruksi. Terlihat juga bahwa investasi infrastruktur yang membutuhkan anggaran besar dan sifatnya multi-years, tetap ada realisasinya dengan kondisi ekonomi global dan regional yang penuh tantangan dan ketidakpastian," lanjut Thomas.

Adapun dari sisi lokasi, menurut Kepala BKPM Thomas Lembong, selama periode semester I tahun 2019 realisasi investasi di Pulau Jawa sebesar Rp 218,1 trilliun, naik 5,8% dari semester I tahun 2018 sebesar Rp 206,2 trilliun. Sedangkan realisasi investasi di luar Pulau Jawa sebesar Rp 177,5 trilliun atau meningkat 14,2% dari semester I tahun 2018 sebesar Rp 155,4 trilliun.

Berdasarkan lokasi proyek (lima besar), antara lain: Jawa Barat (Rp 68,7 triliun, 17,4%); DKI Jakarta (Rp 54,5 triliun, 13,8%); Jawa Tengah (Rp 36,2 triliun, 9,1%); Jawa Timur (Rp 32,0 triliun, 8,1%); dan Banten (Rp 24,6 triliun, 6,2%).

"Satu hal yang cukup menggembirakan, realisasi investasi di luar Pulau Jawa meningkat, relatif lebih besar dari Pulau Jawa selama periode Januari – Juni 2019 ini. Semoga kondisi ini terus dikembangkan, untuk mewujudkan keseimbangan pertumbuhan wilayah di Indonesia," ujar Thomas.

Sementara lima negara teratas dengan realisasi investasi terbesar semester I tahun 2019, yaitu: Singapura (3,4 miliar dollar AS, 23,9%); Jepang (2,4 miliar dollar AS, 16,9%); RRT (2,3 miliar dollar AS, 16,2%); Hong Kong, RRT (1,3 miliar dollar AS, 9,2%); dan Malaysia (1,0 miliar dollar AS, 7,0%).

Berdasarkan sektor usaha, ada lima sektor usaha dengan nilai realisasi terbesar untuk periode semester I tahun 2019, antara lain: Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi (Rp 71,8 triliun, 18,0 %); Listrik, Gas dan Air (Rp 56,8 triliun, 14,4 %); Konstruksi (Rp 32,0 triliun, 8,2 %); Industri Makanan (Rp 31,9 triliun, 8,1%); serta Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran (Rp 31,0 triliun, 7,8%).

Ke depan, lanjut Thomas Lembong, BKPM akan meningkatkan pemantauan atas realisasi Perizinan Berusaha melalui sistem Online Single Submission (OSS) termasuk memfasilitasi permasalahan yang dihadapi para pelaku usaha dalam merealisasikan investasinya. (Setkab)

Pengendalian Inflasi Terbaik, Andi Sudirman Sulaiman Apresiasi Kota Palopo

Posted: 30 Jul 2019 07:33 PM PDT

Pengendalian Inflasi Terbaik, Andi Sudirman Sulaiman Apresiasi Kota Palopo JAKARTA, LELEMUKU.COM – Wakil Gubernur Andi Sudirman Sulaiman menghadiri rapat koordinasi nasional pengendalian inflasi di Jakarta, Kamis (25/07/2019).

Dalam kesempatan ini, Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan penghargaan kepada kabupaten, kota, dan provinsi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang mampu menjaga inflasi. Penghargaan ini diberikan guna memotivasi pemerintah daerah untuk mengendalikan inflasi. Penghargaan tersebut diberikan secara langsung kepada masing-masing kepala daerah.

Di Sulsel, Kota Palopo menjadi salah satu penerima penghargaan sebagai Kota Terbaik dalam mengendalikan inflasi TPID Awards 2019. Atas prestasi ini Wagub Andi Sudirman Sulaiman memberikan apresiasi.

"Sinergi, Inovasi, dan pemanfaatan teknologi menjadi kunci keberhasilan pengendalian inflasi. Selamat kepada Kota Palopo yang telah berhasil meraih penghargaan TPID Awards", ungkap Wagub Andi Sudirman Sulaiman.

Wagub menambahkan, ke depan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan terus mengoptimalkan bauran kebijakan untuk mengarahkan ekspektasi inflasi sesuai sasaran, dengan tetap mendorong momentum pertumbuhan ekonomi.

"Kebijakan tersebut termasuk melalui pengembangan sejumlah klaster pangan di daerah secara terintegrasi, antara lain dengan memfasilitasi kegiatan tersebut agar terkoneksi dengan teknologi dan sistem informasi", tegasnya. (HumasSulsel)

Pura-pura Sebagai Pemulung, Pencuri Sepeda Motor Babak Belur Dihajar Massa

Posted: 30 Jul 2019 07:29 PM PDT

Pura-pura Jadi Pemulung, Seorang Pencuri Sepeda Motor Babak Belur Dihajar Massa
JAKARTA TIMUR, LELEMUKU.COM - Seorang pria berinisial RN babak belur dihajar massa lantaran hendak mencuri sepeda motor di halaman sebuah Ruko milik warga di Jalan D.I Panjaitan, Jatinegara, Jakarta Timur,  DKI Jakarta, Senin (29/07/2019).

Petugas Patroli Polsek Metro Jatinegara, Aiptu Andi mengatakan, kejadian bermula saat RN dan rekannya hendak mencuri sepeda motor yang terparkir di halaman ruko. Dengan modus sebagai pemulung dan membawa karung, RN memasuki halaman ruko, sedangkan rekannya menunggu di sepeda motor.

Namun aksinya tepergok pemilik ruko. "Diduga mau curi motor sudah masuk pagar, kejadian di ruko, dia berdua temannya kabur. Modusnya pura-pura bawa karung kayak pemulung," kata Aiptu Andi di PolsekMetro Jatinegara, Senin.

Tahu sepeda motornya akan dicuri, pemilik ruko berteriak meminta tolong dan memancing emosi warga sekitar. Warga langsung menghampiri dan mengejar kedua pelaku. RN berhasil diamankan dan langsung dihakimi warga. Sedangka rekan RN melarikan diri.

"Dia tergeletak di pinggir jalan habis dihakimi warga. Kita langsung evakuasi bawa ke Mapolsek untuk pemeriksaan," ujar Aiptu Andi. (HumasPMJ)

Polisi Tangkap 3 Pelajar Pengintimidasi Sopir Taksi di Underpass DI Panjaitan

Posted: 30 Jul 2019 07:05 PM PDT

Polisi Tangkap 3 Pelajar Pengintimidasi Sopir Taksi di Underpass DI PanjaitanJAKARTA TIMUR, LELEMUKU.COM - Petugas Polres Metro Jakarta Timur (Jaktim) menangkap tiga pelajar yang terlibat pertikaian dengan seorang pengendara taksi di Underpass Jalan DI Panjaitan, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Senin (29/07/2019) malam.

"Kejadiannya pukul 20.30 WIB. Tiga pelajar ini boncengan satu sepeda motor terus berusaha menyetop taksi dengan memukul-mukul kap mesin mobil," kata saksi mata kejadian, Riska (33).

Belum diketahui secara pasti penyebab pemicu tindakan intimidasi itu, namun dua polisi patroli yang melintas tepat di belakang pelaku dan korban, langsung melerai dan mengamankan tiga pelaku berseragam sekolah tersebut. Polisi membawa pelaku ke pedestrian Underpass DI Panjaitan untuk dilakukan penggeledahan.

"Saat digeledah, polisi menemukan sabu-sabu dalam kemasan plastik bening. Kelihatannya bekas pakai," ujarnya.

Polisi juga melakukan pemeriksaan terhadap obrolan pelaku yang ada di sejumlah media sosial ponsel pelaku. Barang bukti tersebut langsung diamankan polisi berikut satu unit sepeda motor jenis Yamaha Mio putih tanpa plat nomor.

Kejadian itu sempat membuat lalu lintas di sekitar Jalan DI Panjaitan menuju Pasar Gembrong mengalami kepadatan sepanjang satu kilometer. (HumasPMJ)

Inilah Keppres Nomor 54/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Pansel Calon Pimpinan KPK 2019-2023

Posted: 30 Jul 2019 02:45 PM PDT

Inilah Keppres Nomor 54 P Tahun 2019 tentang Pembentukan Pansel Calon Pimpinan KPK 2019-2023JAKARTA, LELEMUKU.COM - Dengan pertimbangan sehubungan akan berakhirnya masa jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Masa Jabatan Tahun 2015-2019 pada tanggal 21 Desember 2019, pemerintah memandang perlu melakukan seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Masa Jabatan Tahun 2019-2023.

Atas pertimbangan tersebut pada 17 Mei 2019, Presiden Joko Widodo menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 54/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Panitia Seleksi (Pansel) Calon pimpinan KPK Masa Jabatan 2019-2023.

Diktum KESATU Keppres tersebut menyatakan, membentuk Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Masa Jabatan Tahun 2019-2023, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Panitia Seleksi, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Ketua merangkap Anggota : Dr. Yenti Garnasih, S.H., M.H.; Wakil Ketua merangkap Anggota: Prof. Dr. Indriyanto Senoadji, S.H., M.H.;  Anggota : 1. Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo; 2. Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto S.H., M.Hum.;  3. Prof. Dr. Hamdi Muluk; 4. Dr. Diana Sadia Wati, S.H., LL.M.; 5. Dr. Mualimin Abdi, S.H., M.H.;  6. Hendardi; dan  7. Al Araf, S.H., M.T.

Menurut Keppres ini, Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud mempunyai tugas:  a. menyusun dan menetapkan metode dan mekanisme seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi; b. menyusun dan menetapkan jadwal kegiatan seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi; c. mengumumkan penerimaan dan pendaftaran Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi; d. melakukan seleksi administrasi dan mengumumkan hasilnya untuk mendapatkan tanggapan masyarakat; e. melakukan seleksi kualitas dan integritas Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi; f. menentukan nama-nama Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang akan disampaikan kepada Presiden sebanyak dua kali jumlah Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang diperlukan sesuai undang-undang; dan g. menyampaikan nama-nama Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sekaligus laporan pelaksanaan seleksi kepada Presiden.

"Panitia Seleksi bertanggung jawab kepada Presiden," bunyi diktum KETIGA Keppres ini.

Menurut Keppres ini, Panitia Seleksi dibantu oleh Sekretariat Panitia Seleksi yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Sekretaris Negara.

Adapun masa kerja Panitia Seleksi, menurut Keppres ini, terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Presiden ini sampai dengan terbentuknya Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Masa Jabatan Tahun 2019-2023.

Ditegaskan dalam Keppres ini, segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Panitia Seleksi dibebankan kepada Anggaran Belanja Negara pada Kementerian Sekretariat Negara.

"Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. SALINAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada masingmasing yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya," bunyi diktum KETUJUH Keppres Nomor 54/P Tahun 2019 itu. (Setkab)

Polda Metro Jaya Bentuk Tim Pemburu Bandar Pemasok Narkoba ke Nunung

Posted: 30 Jul 2019 12:43 PM PDT

Polda Metro Jaya Bentuk Tim Pemburu Bandar Pemasok Narkoba ke NunungJAKARTA SELATAN, LELEMUKU.COM - Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya membentuk tiga tim khusus untuk memburu bandar narkoba jenis sabu yang menyediakan barang haram kepada komedian Tri Retno Prayudati alias Nunung.

Kasubdit I Ditresnarkoba Polda Metro Jaya AKBP Calvijn Simanjuntak mengatakan, ketiga tim itu disebar di sejumlah daerah di Pulau Jawa untuk mencari keberadaan tersangka K, AT, dan ZUL.

"Tim masih berada di lapangan. Tim ini kami bagi tiga terkait (pencarian) DPO ZUL, (tim) kedua (mencari) DPO K, dan (tim ketiga mencari) DPO AT," kata AKBP Calvijn kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Selasa (30/07/2019).

Kendati demikian, AKBP Calvijn enggan menyebutkan nama-nama wilayah yang diduga menjadi persembunyian ketiga tersangka itu. Alasannya, polisi masih mengembangkan penyelidikan jaringan peredaran narkoba itu.

"Nanti kami update untuk tempatnya," ungkap AKBP Calvijn.

Sebagai informasi, ada enam tersangka yang terlibat dalam jaringan peredaran narkoba yang menjerat Nunung. Masing-masing berinisial HM alias TB, E, IP, K, AT, dan ZUL.

Tersangka TB adalah orang yang memberikan barang haram tersebut kepada Nunung dan suaminya, July Jan Sambiran pada 19 Juli lalu.

Sementara itu, tersangka TB membeli barang haram tersebut dari tersangka E yang merupakan narapidana kasus narkotika di Lapas Kelas IIA, Bogor, Jawa Barat.

Setelah mendapatkan konfirmasi jumlah pesanan dari tersangka TB, tersangka E akan berkoordinasi untuk mendapatkan sabu dari tersangka IP. Diketahui, tersangka IP merupakan narapidana di Lapas Kelas IIA Bogor juga.

Tersangka IP mendapatkan barang dari tersangka ZUL. Setelah mendapatkan barang haram tersebut, tersangka E kemudian akan berkoordinasi dengan tersangka K yang berada di luar penjara untuk menyerahkan sabu kepada TB.

Tersangka lainnya yang berinisial AT berperan sebagai penadah uang dari penjualan narkotika milik ZUL.

Adapun, Nunung beserta suaminya (JJ) ditangkap polisi atas dugaan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu di rumah mereka di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, pada 19 Juli. Keduanya ditangkap setelah melakukan transaksi sabu dengan tersangka TB. Nunung, suaminya (JJ), dan HM alias TB kini ditahan di Rutan Narkoba Polda Metro Jaya. Mereka dijerat Pasal 114 Ayat 2 Subsider Pasal 112 Ayat 2 Jo Pasal 132 Ayat 1 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Ancaman hukumannya di atas lima tahun penjara. (HumasPMJ)