Indonesia Minta India dan Pakistan Utamakan Dialog Dalam Isu Kashmir

Posted: 15 Aug 2019 06:52 PM PDT

JAKARTA, LELEMUKU.COM - Dalam jumpa pers mingguan di kantornya di Jakarta, Kamis (15/08/2019), pelaksana tugas juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah mengungkapkan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah memanggil duta besar Pakistan dan duta besar India untuk menjelaskan perkembangan situasi di Kashmir. Namun karena duta besar India sedang tidak berada di Indonesia, yang menemui Menteri Retno adalah wakil duta besar.

Dalam pertemuan tersebut, Menteri Retno menyampaikan pesan perdamaian kepada kedua negara. Menteri Retno mengatakan Pakistan dan India adalah dua negara yang sangat penting bagi Indonesia dan kedua negara sama-sama merupakan sahabat Indonesia.

Menteri Retno, lanjut Faizasyah, juga menyatakan Pakistan dan India sama-sama dapat berkontribusi bagi perdamaian di kawasan dan pada tingkat global.

"Dalam konteks itu pulalah, kita menggarisbawahi apabila terjadi konflik terbuka, tidak ada satupun negara yang diuntungkan dan justeru merugikan, tidak saja kedua negara tapi kawasan yang lebih luas. Jadi, ada ancaman terhadap pertumbuhan kesejahteraan, tidak saja di Asia Selatan tetapi bisa meluas ke kawasan lainnya," kata Faizasyah.

Karena itulah, Menteri Retno mendorong Pakistan dan India untuk lebih mengedepankan dialog dan komunikasi.

Menanggapi permintaan Pakistan agar isu Kashmir dibahas di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Faizasyah menilai langkah Islambad tersebut sah-sah saja.

Wilayah Jammu dan Kashmir kembali menjadi sorotan masyarakat internasional setelah parlemen India pekan lalu menghapus Pasal 370 dalam konstitusi, yang menghapus status otonomi khusus bagi wilayah tersebut. Keputusan parlemen India itu mengubah wilayah Kashmir menjadi dua negara bagian, yakni Jammu dan Kashmir serta Ladakh. Keputusan parlemen ini berlaku mulai 31 Oktober 2019.

Dengan status otonomi sebelumnya, Kashmir memiliki konstitusi sendiri, bendera sendiri dan kebebasan menentukan kebijakan dalam semua aspek, kecuali urusan luar negeri, pertahanan, dan komunikasi.

Langkah itu disambut dengan permusuhan ekstrem oleh Pakistan. Seorang pejabat senior menyerukan Islamabad untuk memutus hubungan diplomatik dengan India. Pakistan pun mengusir duta besar India, memotong sebagian jalur kereta, dan menutup wilayah udara Pakistan bagi penerbangan India.

Perdana Menteri India Narendra Modi membenarkan soal penghapusan Pasal 370 itu. Dia menuduh status otonomi bagi Kashmir tidak menguntungkan rakyat, tetapi hanya mendorong separatisme, korupsi, terorisme, dan aturan keluarga.

Teuku Rezasyah, pengamat hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran Bandung, menjelaskan persoalan Kashmir merupakan konflik yang akut. Sejauh ini, India sudah menguasai dua pertiga Kashmir dan sisanya menjadi milik Pakistan.

Rezasyah menegaskan dampak ketegangan di Kashmir bukan saja terhadap Asia Selatan tetapi kawasan Asia Tenggara. Alhasil, mau tidak mau Indonesia harus terlibat dalam meredakan ketegangan itu.

"Sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, maka yang bisa kita lakukan sementara adalah menjadi penengah dari kedua negara tersebut. Ini memang serba salah karena kita pernah punya masalah dengan mereka pada masa lalu. Pada saat Perang India-Pakistan, pemerintah Indonesia sedikit bersimpati kepada Pakistan. Hal ini tidak boleh dilakukan lagi, kita harus benar-benar bermain di tengah," ujar Rezasyah.

Rezasyah memastikan, hanya Indonesia yang dipercaya Pakistan dan India untuk menjadi penengah dalam persoalan Kashmir. Dia menegaskan mungkin terlalu ambisius kalau keterlibatan Indonesia dapat menyelesaikan masalah tapi peran Indonesia paling tidak dapat meredakan ketegangan dulu.

Menurut Rezasyah, Indonesia harus sangat berhati-hati dalam menyikapi ketegangan antara India dan Pakistan menyangkut Kashmir. Sebab hal itu juga akan melibatkan emosi di dalam negeri karena di Indonesia juga terdapat masyarakat keturunan India dan mayoritas muslim pada sisi lain.

Biasanya dalam kondisi seperti ini, lanjutnya, kaum muslim akan mendesak pemerintah Indonesia untuk mendukung Pakistan namun pada saat yang sama Indonesia tidak boleh terjebak dalam rivalitas agama.

Rezasyah mengingatkan pula Indonesia berbatasan langsung dengan India di Nikobar-Andaman. Karena itu jangan sampai terjadi kesalahpahaman dari India. Dia menambahkan, Indonesia juga harus menerjunkan diplomat senior yang tidak memiliki catatan buruk di hadapan India maupun Pakistan untuk menjadi penengah.

Kashmir adalah wilayah perbatasan yang diklaim dua negara. India menguasai Jammu dan Kashmir serta Ladakh. Sedangkan Pakistan mengontrol Azad Kashmir.

Pada Kamis (15/08/2019) terjadi baku tembak antara pasukan India dan Pakistan di perbatasan Kashmir. Akibatnya, tiga tentara Pakistan tewas dan lima serdadu India terbunuh. Karena isu Kashmir, wilayah yang dihuni mayoritas Muslim tersebut, India dan Pakistan pernah tiga kali terlibat perang, yakni pada 1947, 1965, dan 1999. (VOA)

Jokowi Minta Pemilik Mal Beri Ruang Strategis ke Brand Lokal

Posted: 15 Aug 2019 06:31 PM PDT

JAKARTA SELATAN, LELEMUKU.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, bahwa pasar Indonesia gede sekali, jangan sampai pasar yang ada yang besar ini dikuasai oleh merk-merk luar. Karen itu, ia meminta kepada pemilik-pemilik mal di tanah air agar memberikan ruang-ruang yang strategis berikan kepada merk-merk lokal, brand-brand lokal.

"Apa, mau kosmetik, ada Mustika Ratu, ada apa, Sari Ayu, ada apa lagi, Wardah. Ada. Jangan sampai mal-mal kita itu diisi oleh yang lain. Jangan," tegas Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada pembukaan Hari Belanja Diskon Indonesia (HBDI) dan Parade Merk Lokal Indonesia Tahun 2019, di The Hall Senayan City, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Kamis (15/08/2019) petang.

Mestinya, lanjut Kepala Negara, ada strategi dari mal-mal untuk membantu pemerintah agar impor tidak membanjiri, Indonesia. Untuk itu, Kepala Negara juga menitipkan pasar dalam negeri kepada para produsen yang sudah mengekspor produk-produknya, jangan sampai ada yang kosong sehingga produk dari luar itu mengisi.

"Urusannya ekspor terus. Betul, bener. Tapi lokal pun tolong juga diisi. Jangan dibiarkan pasar lokal dikuasai produk yang dari luar. Hati-hati karena neraca perdagangan kita masih defisit," pinta Kepala Negara.

Soal defisit transaksi berjalan yang masih gede itu, secara khusus Kepala Negara menyentil meminta ibu-ibu yang senengnya pegang brand luar, seperti tas atau sepatu. "Kita bisa buat yang bagus-bagus juga banyak," ungkapnya.

Kepala Negara menekankan agar masyarakat mulai mencintai produk-produk kita sendiri, terhadap produk-produk dalam negeri. Ia menunjuk contoh, unuk baju misalnya, desainer kita jago-jago. Barang-barang kita ini di Vietnam laku keras karena desainnya bagus, kemasannya juga sudah bagus.

Untuk itu, Presiden Jokowi menugaskan kepada Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO) agar bekerja sama dengan kerjasama dengan pemilik-pemilik mal, mencarikan tempat-tempat yang strategis untuk brand-brand Indonesia.

"Misalnya makan, apa resto makanan Sari Ratu taruh di depan. Apa lagi yang J.CO tadi taruh di depan. Jangan dibalik-balik. Kalau sudah mau minum kopi kok yang ditaruh di depan pasti itu," ucap Presiden seraya menambahkan, kalau pemilik malnya sulit agar menyampaikan kepada dirinya.

Sementara kepada para produsen dalam negeri, Presiden Jokowi memita agar melakukan seleksi produk yang packaging-nya sudah baik, yang brand-nya sudah bagus, yang kualitasnya sudah bagus.

"Lakukan quality control, bawa merk-merk itu bareng-bareng keluar. Nanti pemerintah akan membantu menyiapkan, nggak tahu nanti ada anggaran marketing, anggaran pemasaran yang di-cover dari anggaran pemerintah. Bisa saja misalnya cari mal yang sangat strategis," tutur Presiden.

Presiden memberi contoh misalnya di Kuala Lumpur, Singapura, Hong Kong, Manila, Vietnam agar produk-produk Indonesia menguasai seperuh mal yang tempatnya strategis. Pemerintah, tegas Presiden, akan membantu.

"Saya sedih kadang-kadang datang ke negara (negara lain, red) banyak restoran Thailand tapi Restaurant Indonesia tidak ada. Ini membangun sebuah brand negara ya ini. Mestinya ya Sari Ratu ada dimana-mana. Yang saya tahu baru di Singapura sama di Kuala Lumpur, di Malaysia," ujar Presiden Jokowi.

Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, dan Ketua Umum HIPPINDO Budihardjo Iduansjah. (Setkab)