JAKARTA, LELEMUKU.COM - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menegaskan, tidak masalah jika para pihak yang terlibat dalam kompetisi Pemilihan Umum (Pemilu) masing-masing saling mengklaim. Asal hal itu, menurut Menko Polhukam, dilakukan dalam koridor hukum dan tidak mengganggu ketertiban umum.

"Komentar boleh saja ya, mengklaim boleh juga, tidak ada masalah. Tapi yang penting kita punya aturan ya punya aturan, punya undang-undang, baik yang menyangkut pemilu maupun yang menyangkut kehidupan kita sebagai bangsa. Itu negara hukum. Selama itu tidak melanggar hukum, selama itu dilakukan tidak mengganggu ketertiban masyarakat ya itu silakan saja," kata Wiranto kepada wartawan usai mengikuti Rapat Terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (22/04/2019) siang.

Wiranto mempersilakan masing-masing kontestan Pemilu membuat perhitungan, mengkalkulasi, membuat statement. Tetapi ia mengingatkan, jangan sampai keluar dari ranah itu, jangan keluar dari wilayah hukum pemilihan umum, undang-undangnya, peraturannya.

"Kalau keluar dari wilayah itu dan ternyata mengganggu ketertiban umum, mengganggu keamanan nasional akan berhadapan dengan penegak hukum. Aparat polisi, TNI dan sebagainya. Sudah jelas sekali kok ya, jelas sekali," tegas Wiranto.

Terkait dengan tudingan adanya kecurangan masih, Menko Polhukam Wiranto mengatakan, kalau ada masalah-masalah seperti itu, termasuk ketidakpuasan, ada hukumnya, ada lembaganya yaitu Mahkamah Konstitusi.

"Saya kira semuanya sudah terjaga dengan bagus ya," ujar Wiranto seraya mengingatkan, jangan sampai menabrak hukum yang sudah dipastikan ditentukan. Ia menegaskan, hukum adalah kesepakatan kolektif bangsa, jadi jangan sampai kesepakatan itu ditabrak, menimbulkan ketidakjelasan.

Soal isu kecurangan sendiri, Menko Polhukam Wiranto mengatakan, setiap pemilu, ya, pemilu 1999, 2004, 2009, 2014 selalu isunya kecurangan itu ada. Menurutnya ini, tidak masalah, dan akan diselesaikan lewat jalur hukum.

"Ada, jalur-jalur itu ada. Tapi jangan diselesaikan sendiri, ya, jangan kemudian diselesaikan di lapangan. Itu namanya sudah menabrak undang-undang, menabrak undang-undang yang mengatur kemanan ketertiban masyarakat. Begitu…," pungkas Wiranto. (Setkab)

Asian Para Games 2018 menjadi titik balik untuk penataan berbagai kebutuhan masyarakat disabilitas, karena selama ini mereka termarjinalkan. Upaya pemerintah dalam melindungi kehidupan penyandang disabilitas, sudah tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Seperti halnya yang belum lama ini diterbitkan yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, yang sudah tidak sesuai lagi dengan paradigma kebutuhan penyandang disabilitas.

Selain itu, Upaya pemerintah untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas, adalah dengan cara peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas, yang dilaksanakan melalui kesamaan kesempatan, rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. Hal ini, sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas.

Hal tersebut di atas, dibahas juga pada acara Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Staf Khusus Presiden Diaz Hendropriyono di Gedung Sekretariat Negara RI sayap Timur, Jakarta pada tanggal 22 Februari 2019. Dengan Tema "Rehabilitasi Sosial Untuk Disabilitas di Indonesia" bahwa negara hadir bukan untuk menciptakan ketergantungan, tetapi kemandirian sosial.

Pada tahun ini, Kementerian Sosial menargetkan pemberian bantuan : (a). 22.500 Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas, (b). 4.001 Pemberian Alat Bantu Penyandang Disabilitas, (c). 6.000 Kartu Disabilitas, (d) 4. 30 Bantuan Sosial Perorangan dan (e). 1.000 Bantuan Kemandirian Penyandang Disabilitas.

Menurut Undang Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Hak  Penyandang Disabilitas, bahwa penyandang disabilitas yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama, yang berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

"Penyandang disabilitas merupakan "minoritas terbesar di dunia" umumnya memiliki tingkat kesehatan yang kurang baik, prestasi pendidikan yang lebih rendah, kesempatan ekonomi yang lebih sedikit, dan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan orang non-disabilitas. Hal ini, sebagian besar disebabkan oleh kurangnya layanan yang tersedia bagi mereka (seperti teknologi informasi dan komunikasi serta transportasi) dan banyak kendala yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari hari.

Kepala Tim Riset LPEM-FEB Universitas Indonesia, Alin Halimatussadiah menjelaskan, bahwa estimasi jumlah penyandang disabilitas di Indonesia sebesar 12,5 persen. Yang masuk kategori sedang sebanyak 10,29 persen dan kategori berat sebanyak 1,87 persen. Sementara itu, prevelansi disabilitas provinsi di Indonesia antara 6,41 persen sampai 18,75 persen.

Dari angka 12,15 persen penyandang disabilitas 45,74 persen tingkat pendidikan penyandang disabilitas tidak pernah atau tidak lulus SD, jauh dibandingkan non-penyandang disabilitas yang sebanyak 87,31 persen berpendidikan SD ke atas. Ternyata jumlah penyandang disabilitas lebih banyak perempuan yaitu 53,37 persen. Sedangkan sisanya 46,63 persen adalah laki laki.

Komitmen Presiden Wujudkan Kesetaraan Disabilitas

Presiden Joko Widodo dalam membangun Indonesia inklusi dan ramah disabilitas, tidak diragukan lagi. Komitmen ini, terlihat dari kesungguhan Presiden mendorong penyandang disabilitas untuk lebih berperan dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Berbagai langkah dilakukannya, baik dari sisi perundang-undangan maupun program afirmatif yang responsif, disabilitas telah dilakukan dan dirasakan manfaatnya oleh para penyandang disabilitas. Komitmen, kesungguhan dan keberpihakan Presiden menumbuhkan harapan, bahwa kehidupan penyandang disabilitas akan jauh lebih baik di masa yang akan datang.

Keberpihakan Presiden Jokowi terhadap penyandang disabilitas, terbukti dari berbagai kebijakan afirmatif yang sudah dijalankan, seperti: Program Asistensi Penyandang Disabilitas Berat yang telah diberikan kepada 71.448 orang. Program Keluarga Harapan (Penyandang Disabilitas) 73.932 orang dan pemberian Alat Bantu Penyandang Disabilitas kepada 3.164 orang.

Hal ini, diperkuat lagi dengan kebijakan Presiden dengan memberikan bonus kepada para atletnya yang jumlahnya seperti yang diberikan kepada para atlet Asian Games 2018.  Bahkan atlet yang tidak meraih medali pun diberikan bonus sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan atas seluruh dedikasi dan perjuangan para atlet untuk bangsa dan negara Indonesia tercinta.

Selain itu, negara hadir untuk melindungi, menghormati dan memajukan hak hak penyandang disabilitas. Kehadiran negara di era Presiden Jokowi bagi penyandang disabilitas, tidak hanya terbatas pada pengaturan perundang undangan. Namun demikian, negara juga hadir untuk menjamin partisipasi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti: pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik, olahraga, seni dan budaya serta pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi.

Semua kebijakan, program dan langkah-langkah keberpihakan pemerintah terhadap menyandang disabilitas harus dilanjutkan. Mengingat, hal ini penting bagi masyarakat Indonesia dan penting bagi masyarakat kebutuhan khusus Indonesia atau disabilitas untuk memberikan dukungan kepada Pemerintah. Di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, Indonesia akan semakin maju dan disabilitas Indonesia semakin sejahtera dan berdaya.

Presiden Jokowi ingin memberikan motivasi bagi semua penyandang disabilitas, karena banyak hal yang positif, yang bisa dan mampu dilakukan, termasuk menciptakan prestasi, walaupun kondisi tubuh yang tidak sempurna. Hal ini, sejalan dengan mottonya "Kerja, Kerja dan Kerja" yang selalu dikampanyekannya.

Untuk lebih memasyarakatkan lagi, Pemerintahan Jokowi mendorong seluruh daerah untuk membangun infrastruktur dan fasilitas umum yang ramah disabilitas. Presiden mengatakan, bahwa pemerintahannya akan memberikan insentif bagi pengembang yang membangun gedung ramah lingkungan untuk kaum difabel. Hal ini untuk mendorong seluruh provinsi, kabupaten/kota di Indonesia ramah terhadap penyandang disabilitas.

Pesan dan Harapan Presiden terhadap Kaum Disabilitas

Presiden mengatakan, bahwa para penyandang disabilitas tetap percaya diri untuk meraih prestasi. "Saya berpesan kepada para penyandang disabilitas untuk selalu percaya diri meraih prestasi. Saya tanya Adul Holik minta apa, dia bilang minta sekolah dari SD sampai kuliah. Semangat seperti ini yang harus kita tumbuhkan dan kita tingkatkan," kata Presiden (Senin, 3/12/2018). Ketika menghadiri acara Puncak Peringatan Hari Penyandang Disabilitas (HPD) 2018 yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial RI di Bekasi, Jawa Barat.

Dalam pidatonya di hadapan ribuan penyandang disabilitas, Presiden meminta kepada Menteri Sosial Agus Gumiwang untuk mendirikan pabrik yang kelak dapat memperkerjakan dan dikelola oleh penyandang disabilitas. "Saya ingin yang konkret dan riil. Undang-Undang yang mengatur tentang hak-hak penyandang disabilitas sudah ada. Sekarang yang penting adalah implementasinya," kata Presiden, yang disambut tepuk tangan ribuan penyandang disabilitas.

Sementara itu, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan bahwa kampanye Indonesia Inklusi dan Ramah Disabilitas dilakukan melalui berbagai saluran media. Di media sosial, Kementerian Sosial mengajak netizen berbagi pengalaman dan kisah inspiratif memiliki keluarga dan sahabat penyandang disabilitas, jejak pendapat seputar pemahaman tentang seberapa jauh pemahaman netizen terhadap isu-isu stabilitas, serta mengajak mereka terlibat aktif dalam kampanye sosial melalui hashtag #indonesiaramahdisabilitas.

Begitu juga, dalam acara penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Sosial dengan Kementerian Perindustrian terkait Pelatihan, Sertifikasi dan Penempatan Kerja Bagi Penyandang Disabilitas, di Jakarta, Kamis (27/12/2018). Menteri Sosial menyampaikan, "Dengan terbukanya kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas di berbagai sektor, baik di sektor formal atau informal, baik sebagai pekerja di perusahaan dan sektor industri, ataupun sebagai pelaku wirausaha pada sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM), diharapkan meningkatkan kemandirian ekonomi penyandang disabilitas."

Dengan adanya komitmen untuk menegakkan Konvensi Hak Anak (KHA) dan Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (KHPD), pemerintah di seluruh dunia telah mengambil tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh anak, baik itu penyandang disabilitas atau bukan, bisa menikmati hak hak mereka tanpa diskriminasi apapun. Konvensi ini menjadi saksi atas meningkatnya pergerakkan global yang didedikasikan untuk inklusi anak penyandang disabilitas, memiliki hak yang sama.

Melalui rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, diharapkan terbangun semangat dari para penentu kebijakan untuk lebih memperhatikan akan nasib para penyandang disabilitas yang ada di Indonesia, mengingat jumlahnya dari tahun ke tahun semakin bertambah. Untuk itu diperlukan wadah/organisasi yang dapat lebih menampung semua penyandang disabilitas yang memerlukan perhatian dari pemerintah.

Jadikan mereka aset bangsa yang dapat mengharumkan nama baik Indonesia di kancah mata dunia. Seperti yang mereka ikuti diberbagai lomba, baik olahraga maupun pendidikan. Mereka selalu mendapatkan juara walaupun dengan keterbatasan yang dimilikinya.

Hidup disabilitas, jayalah bangsaku….

Oleh :  Tirta Purnama Uji
Staf Asisten SKP-DH

JAKARTA, LELEMUKU.COM - Presiden Indonesia Joko Widodo Minggu malam (21/04/2019) mengecam keras serangkaian serangan di Sri Lanka yang menewaskan sedikitnya 207 orang dan melukai lebih dari 450 lainnya. Lewat Twitter, Presiden Jokowi menyampaikan belasungkawa kepada pemerintah Sri Lanka dan seluruh keluarga korban.

"Indonesia mengecam keras serangan bom di beberapa tempat di Sri Lanka, hari ini. Atas nama seluruh rakyat Indonesia, saya juga menyampaikan duka cita yang mendalam kepada Pemerintah Sri Lanka dan seluruh keluarga korban. Semoga korban yang luka-luka dapat segera pulih." ungkap Jokowi pada 21 April 2019.

Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern mengutuk ''serangan yang menghancurkan'' di Sri Lanka dan merujuk pada penembakan di dua masjid di kota Christchurch Maret lalu yang menewaskan 50 orang.

"Selandia Baru mengutuk seluruh tindakan terorisme dan tekad kami itu semakin diperkuat dengan serangan di tanah air kami,'' ujar Ardern. ''Selandia Baru menolak semua bentuk ekstremisme dan berdiri bersama kebebasan beragama dan hak-hak beribadah secara aman," tandasnya.

Perdana Menteri Inggris Theresa May mencuit di Twitter "kita harus berdiri bersama guna memastikan tidak ada seorang pun yang mempraktikkan keyakinan mereka dalam ketakutan.''

"The acts of violence against churches and hotels in Sri Lanka are truly appalling, and my deepest sympathies go out to all of those affected at this tragic time.We must stand together to make sure that no one should ever have to practise their faith in fear."

Presiden Amerika Donald Trump menyampaikan belasungkawa kepada korban serangkaian serangan di Sri Lanka itu dan mengatakan "Amerika siap membantu.''

"138 people have been killed in Sri Lanka, with more that 600 badly injured, in a terrorist attack on churches and hotels. The United States offers heartfelt condolences to the great people of Sri Lanka. We stand ready to help!" ungkap Donald J. Trump  di twitternya.

Sementara mantan presiden Barack Obama menyebut serangan itu sebagai ''serangan terhadap kemanusiaan.''

"The attacks on tourists and Easter worshippers in Sri Lanka are an attack on humanity. On a day devoted to love, redemption, and renewal, we pray for the victims and stand with the people of Sri Lanka," kata Barack Obama. (VOA)

JAKARTA, LELEMUKU.COm - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengatakan akan tetap memperjuangkan suara rakyat meskipun tidak berhasil masuk ke DPR karena tidak memenuhi ambang batas suara empat persen sebagaimana ketentuan pemilu.

Dalam pernyataan pers Ketua Umum PSI Grace Natalie yang diterima VOA beberapa saat lalu, PSI mengatakan bangga sebagai partai pendukung pasangan capres-cawapres Joko Widodo-Ma'ruf Amin, "yang telah memenangkan pemilihan presiden dengan selisih sekitar sepuluh persen," meskipun ini baru dari hasil hitung cepat lembaga-lembaga kredibel, bukan hasil penghitungan suara resmi KPU.

PSI mengatakan telah berjuang dengan apa yang ada. "Kami tidak akan menyalahkan siapa-siapa. Kade, pengurus, caleg kami telah bekerja keras siang dan malam meyakinkan rakyat," dan karenanya "keputusan rakyat melalui mekanisme demokrasi ini harus kami terima dan hormati."

Grace Natalie dalam pernyataan tertulis itu berterima kasih kepada semua yang berjuang bersama "menyumbang uang, membantu mencetak alat peraga kampanye, menyumbang tenaga dan pikiran, bahkan meninggalkan pekerjaan mereka demi berjuang bersama PSI."

Dalam hitung cepat yang dilakukan sejumlah lembaga survei, PSI diperkirakan tidak akan lolos ke DPR karena tidak mencapai ambang batas suara empat persen. PSI diperkirakan akan meraih dua persen suara atau sekitar tiga juta suara.

"Ini adalah suara rakyat yang harus diperhitungkan. Meskipun PSI tidak masuk parlemen, suara ini akan tetap kami perjuangkan... Tak ada suara terbuang, tak ada suara yang sia-sia," tegas Grace. Ia juga mendoakan teman-teman partai lain yang lolos ke DPR utuk siap bekerja dan amanah menjalankan tanggung jawab.

"We shall return soon!" tutup pernyataan PSI yang juga mengajak para pemilih partai baru itu untuk mengkonsolidasikan diri dan bekerja. "Bukan lima tahun lagi, tapi besok!." (VOA)

JAKARTA, LELEMUKU.COM - Pengurus Besar Nadhlatul Ulama PBNU Minggu malam (21/04/2019) mengutuk peledakan bom di gereja dan beberapa hotel di Sri Lanka, dan menyebutnya sebagai ''kejahatan terorisme yang melawan nilai kemanusiaan dan bertentangan dengan ajaran agama.''

Ketua Pengurus Harian Tanfidziyah PBNU, Robikin Emhas, kepada VOA mengatakan "dalam kehidupan masyarakat beradab, pelaku pengeboman bukan pahlawan dan dalam pandangan Islam mereka tidak mati syahid.'' Ditambahkannya, kita dan masyarakat dunia mengutuk perbuatan seperti itu.

Lebih jauh PBNU menggarisbawahi bahwa ''menghargai perbedaan, menjunjung tinggi martabat kemanusiaan, menjaga kelangsungan hidup setiap manusia adalah beberapa prinsip utama yang dipegang teguh oleh seluruh masyarakat dunia, apa pun agama dan ideologi yang dianut.''

Menurutnya agama dan ideologi harus dikembangkan untuk mewujudkan perdamaian dunia dan kehidupan masyarakat yang harmoni, ''bukan dijadikan sumber dan alasan untuk menegasikan entitas lain yang berbeda.''

PBNU mengatakan mendukung langkah diplomatis pemerintah RI untuk membantu pemerintah Sri Lanka dan membangun solidaritas kemanusiaan masyarakat dunia bagi warga Sri Lanka. (VOA)

JAKARTA, LELEMUKU.COM - Sejumlah lembaga survei yang melakukan penghitungan cepat atau quick count dalam pemilu 2019 ini membeberkan semua data dan metodologi yang digunakan dalam pemilu yang berlangsung 17 April kemarin. Hal ini tampaknya merupakan upaya menjawah tudingan calon presiden Prabowo Subianto bahwa semua lembaga survei yang melakukan quick count adalah tukang bohong, karena data internalnya menunjukkan hasil berbeda.

Ketua Umum Perhimpunan Survei Opini Publik (Persepi) Phillips J. Vermonte menjelaskan semua lembaga survei menggunakan metode randomisasi dalam melakukan penghitungan cepat ini. Dengan minimal sebanyak 2.000 TPS yang dijadikan sampel, maka margin of error-nya pun hanya akan berkisar satu persen saja.

"Metodenya itu, kita merandom TPS, ngambil 2.000, 3.000, 4.000 atau 5.000 TPS. Ada enumerator yang kita kirim ke tiap TPS. Kita juga memobilisasi paling tidak 2.000 orang. Nanti dia melaporkan dari penghitungan di TPS, C1 Plano itu, difoto. Lalu kita ada sistem server, dan lain-lain. Kirim ke kita, lalu ditabulasi, sudah. Kalau 2.000 itu standar minimal, artinya kita bisa lewat margin of error kurang lebih satu persen. Bikin survei malah lebih susah menebak karena margin of errornya bisa 2,5 persen, bisa 3,5 persen, tergantung jumlah sampel. Tapi kalau quick count itu, dengan 2.000 TPS itu margin of errornya udah tinggal satu persen saja," ungkap Phillips.

Delapan Lembaga Survei Paparkan Data & Metodologi Quick Count

Dalam konferensi pers di Jakarta hari Sabtu (20/4) delapan lembaga survei yang melakukan hitung cepat di Pileg dan Pilpres 17 April kemarin, membuka data dan memaparkan metodologi yang digunakan kepada para awak media yang hadir.

Phillips Vermonte juga menekankan bahwa aktivitas quick count dan exit poll adalah aktivitas yang legal, dan diakui oleh hukum dan Undang-Undang Pemilu. Ditambahkannya, quick count merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam penguatan demokrasi.

Oleh karena itu bisa dipastikan hasilnya tidak abal-abal atau tanpa metodologi sebagaimana disangkakan banyak pihak akhir-akhir ini.

Pihak yang menuding bahwa lembaga survei melakukan pembohongan publik, berarti berupaya mendegradasi ilmu pengetahuan yang ada di dunia ini.

Asal Prabowo Melakukan Hal Yang Sama

Selain itu, Phillips pun siap untuk membuka sumber dana operasional yang digunakan oleh para lembaga survei tersebut, asalkan pihak Prabowo-Sandi juga melakukan hal yang sama; termasuk membuka data internal quick count mereka yang menunjukkan bahwa Prabowo-Sandi menang 62 persen atas Jokowi-Maruf.

"Menurut saya itu bukan isunya. Menurut saya adalah bahwa ada orang-orang yang mendegradasi temuan ilmiah yang menurut saya itu kurang baik bagi pertumbuhan demokrasi, sementara pada saat yang sama record dari quick count itu, baik ketika bersesuaian dengan keinginannya mereka akan mengatakan ini lembaga kredibel, tidak dibayar, penuh integritas. Tapi kalau tidak sesuai dengan keinginannya dia bilang itu lembaga yang tidak punya integritas. Itu hal yang biasa dalam politik! Tadi disampaikan ada discrepancy antara politik itu tentang feeling, quick count itu tentang science, jadi dia tidak nyambung antara feeling dengan sciencenya," papar Phillips.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Djayadi Hanan mengatakan bahwa kredibilitas dan integritas lembaga-lembaga survei yang melakukan hitung cepat tidak perlu diragukan lagi. Pasalnya, lembaga survei itu sudah melakukan quick count dalam berbagai pemilu langsung yang diselenggarakan di Indonesia, sejak beberapa tahun yang lalu. Ia juga menegaskan bahwa quick count bukanlah alat untuk menutupi kecurangan. Justru hitung cepat ini menjadi preferensi bagi publik atas hasil resmi yang akan disampaikan oleh KPU pada 22 Mei nanti.

"Bayangkan sudah ada ribuan quick count yang dilakukan dan secara umum itu tidak ada masalah dengan quick count. Tidak ada. Jadi kita masyarakat terutama politisi sebetulnya sudah terbiasa dengan quick count ini, dan sebetulnya quick count tidak memerlukan nalar yang terlalu tinggi untuk memahaminya. Jadi harusnya kita dengan mudah bisa memahami apa itu quick count, apa itu fungsinya, untuk apa selanjutnya dan sebagainya. Jelas quick count itu adalah persoalan pengetahuan, bukan soal keputusan politik, itu harus kita bedakan. Kalau keputusan politik itu persoalan di KPU, quick count adalah persoalan pengetahuan, persoalan scientific," jelas Djayadi.

Tidak Ragukan Ilmu Pengetahuan

Sementara itu, Ketua Dewan Etik Persepi Hamdi Muluk menjelaskan adanya persepsi yang salah dalam masyarakat tentang metodologi hitung cepat ini, di mana hitung cepat membutuhkan sampel data yang sangat banyak. Padahal dengan data 4.000 TPS saja, kata Hamdi, sudah bisa mewakili suara di 800 ribu TPS di seluruh Indonesia.

"Asalkan sampelnya tidak bias dengan randomisasi yang maksimal," tambahnya.

Ia mengimbau kepada masyarakat di Indonesia untuk tidak meragukan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan prosedur yang baik dan benar yang sudah ada di dunia ini. Karena jika meragukannya maka sama saja dengan membunuh ilmu pengetahuan itu sendiri dan menghambat kemajuan Indonesia di masa depan. Ia menjamin bahwa metodologi hitung cepat dalam pemilu ini merupakan metodologi ilmiah yang sudah sesuai dengan prosedur keilmuan yang ada.

"Saya ingin menghimbau sekarang, kita ini adalah masyarakat knowledge-based society, kita berbangsa dan bernegara, yang menjunjung tinggi ilmu pengetahuan di segala bidang, termasuk juga di politik. Demokrasi itu semuanya berbasis ilmu pengetahuan, jadi hari ini kalau kita ikuti adalah makian orang itu, untuk mengatakan usaha ilmiah, Anda bisa cek nanti betapa seriusnya pekerjaan ini dalam hal prosedur. Walaupun dari segi sofistikasi, kecanggihan untuk menebak parameter itu, quick count itu paling rendah; masih sulit survey pra-pemilu itu, masih sulit menebak persepsi orang, sulit menebak opini orang, yang di survey itu. Makanya akurasinya bisa naik turun. Quick count itu yang paling mudah, jadi saya tidak mengerti sekarang kenapa politisi kita banyak anti science. Padahal kita ingin ke depan Indonesia seperti negara maju lainnya, negara yang mendasarkan dirinya kepada ilmu pengetahuan, knowledge based society, jadi hari ini kalau kita berjamaah menghujat usaha-usaha ilmiah seperti ini, apakah kita tidak sedang membunuh ilmu pengetahuan di Indonesia? tentunya ilmu pengetahuan yang dilakukan dengan cara prosedur yang benar," tegas Hamdi.

Belum ada tanggapan dari kubu pasangan capres-cawapres 02 tentang pernyataan-pernyataan dan ekspose lembaga-lembaga survei terkemuka ini. (Ghita Intan-VOA)

JAKARTA, LELEMUKU.COM - Para pemimpin dunia mengecam serangan teror melalui ledakan bom yang terjadi di 3 gereja, 3 hotel  dan 2 tempat publik di Sri Lanka pada Hari Paskah, Minggu (21/04/2019) yang menewaskan setidaknya 215 orang tewas dan melukai 450 orang.

Presiden Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) menyatakan dukacita dengan mengungkapkan bahwa rakyat Indonesia turut merasakan duka yang sama seperti yang dirasakan warga Sri Lanka.

"Indonesia mengecam keras serangan bom di beberapa tempat di Sri Lanka, hari ini.Atas nama seluruh rakyat Indonesia, saya juga menyampaikan duka cita yang mendalam kepada Pemerintah Sri Lanka dan seluruh keluarga korban. Semoga korban yang luka-luka dapat segera pulih," harap dia melalui akun twitternya.

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyatakan bahwa negaranya siap untuk membantu Sri Lanka dalam memberantas aksi teror di negara tersebut.

"138 orang telah meninggal di Sri Lanka, dengan lebih dari 600 orang terluka parah dalam sebuah serangan teroris pada gereja-gereja dan hotel-hotel. Amerika Serikat menyatakan duka mendalam kepada masyarakat Sri Lanka. Kami siap membantu," ungkap Trump.

Selanjutnya Presiden Rusia, Vladimir Puti menyerukan agar para pelaku serangan teror dan jaringannya harus dihukum seberat-beratnya.

"Para teroris yang merencanakan dan mempersiapkan serangan besar ini harus dihukum berat," ujar dia.

Perdana Menteri Inggris, Theresa May menyatakan kutukannya dan mengungkapkan serangan ini sangat mengerikan sebab jumlah korban terbanyak dari serangan teror bom dalam 10 tahun terakhir ini.

"Serangan kekerasan terhadap gereja-gereja dan hotel-hotel ini benar-benar mengerikan, simpati duka terdalam saya kepada mereka yang mengalami waktu tragis ini. Kita harus berdiri bersama untuk memastikan tidak satupun takut dalam melaksanakan iman mereka," ujar dia

Kanselir Jerman, Angela Merkel juga mengungkapkan kutukannya atas serangan terhadap kebebasan beragama.

"Saya dan warga Jerman mengutuk serangan kebencian beragama dan intolerasi yang terjadi di Sri Lanka," kecam dia.

Hal yang sama diungkapkan Presiden Perancis, Emmanuel Macron di twitternya.

"Kami sangat berduka dengan serangan teror terhadap gereja dan hotel di Sri Lanka. Kami dengan tegas mengutuk sikap najis ini. Kami selalu bersama dengan warga Sri Lanka dan duka kami kepada orang-orang terkasih dari para korban serangan Minggu Paskah ini," ujar dia.

Perdana Menteri India, Narendra Modi mengungkapkan bahwa negaranya menolak sikap barbar yang terjadi di Sri Lanka.

"Kami sangat mengutuk ledakan mengerikan di Sri Lanka. Tidak ada tempat untuk sikap barbarisme di wilayah tersebut. India bersama dalam solidaritas dengan warga Sri Lanka. Duka dan doa kami kepada keluarga yang ditinggalkan dan mereka yang terluka," tutur dia. (Albert Batlayeri)

JAKARTA, LELEMUKU.COM - Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) menyatakan dukacita atas serangan teror melalui ledakan 8 bom di 3 gereja dan 3 hotel Sri Lanka saat perayaan Hari Paskah pada Minggu (21/04/2019).

Dikatakan rakyat Indonesia merasakan duka yang sama seperti yang dirasakan warga Sri Lanka.

"Indonesia mengecam keras serangan bom di beberapa tempat di Sri Lanka, hari ini.Atas nama seluruh rakyat Indonesia, saya juga menyampaikan duka cita yang mendalam kepada Pemerintah Sri Lanka dan seluruh keluarga korban. Semoga korban yang luka-luka dapat segera pulih," harap dia.

Hal yang sama diungkapkan pasangan Jokowi dalam Pilpres 2019, Dr. K. H. Ma'ruf Amin..

"Innalillahiwainnailaihiraji'un. Turut berduka cita atas serangan bom di hotel dan gereja di Sri Langka. Doa kami untuk 207 korban meninggal dan 450 korban yang terluka akibat serangan tersebut," ujar Maruf dalam twitternya.

Sembari menggunakan tagar #PrayForSriLanka dan #DoauntukSriLanka ia mengajak semua masyarakat indonesia untuk mengedepankan toleransi antar umat beragama. Sehingga peristiwa memilukan yang terjadi di Sri Langka tidak terjadi di Indonesia.

"Segala bentuk kekerasan terhadap terhadap masyarakat sipil tidak dapat dibiarkan. Toleransi dan perlindungan terhadap nyawa manusia harus dijunjung tinggi," ujar dia.  (Albert Batlayeri)