Terkait Penjualan Data E-KTP Dan KK, Polri Imbau Masyarakat Waspada

Terkait Penjualan Data E-KTP Dan KK, Polri Imbau Masyarakat Waspada
Sentral Kajian Strategis Mahasiswa (SKS-M) Tolak Pencalonan Kembali Harry Azhar Aziz ke BPK RI
Dedi Prasetyo Nilai Koopssus TNI dan Densus 88 Antiteror Dapat Bersinergi
TNI – Polri Siap Amankan Pelantikan DPD, DPR dan Presiden pada Oktober Mendatang
Polisi di Minta Telusuri Kasus Jual-Beli Data KK dan e-KTP Oleh Mendagri
Jadi Brand Ambassador, Arie Untung Ajak Publik Ikut Qurban Berkah Nusantara BMH
Deklarasi Forum Wartawan Jakarta Mendapat Sambutan Spektakuler Media Massa Nasional
Gelorakan Semangat Olimpisme, Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Gelar Olympic Day Run 2019
Kurangi Sampah Plastik, Pemerintah Ajak Masyarakat Pakai Tumbler
Gempa Bumi 5,2 SR Mengguncang Banten, Jakarta dan Jawa Barat, Tidak Berpotensi Tsunami
Gerakan Aksi Mahasiswa-Simeulue Gelar Aksi Kecam Video Amoral Erly Hasim dan Kasus PDKS
Freddy Latumahina Nilai Demokratisasi di Partai Golkar, Tak Boleh Otoriter

Posted: 30 Jul 2019 06:06 AM PDT

JAKARTA SELATAN, LELEMUKU.COM - Karo Penmas Divhumas Polri, Brigjen. Pol. Dr. Dedi Prasetyo, M.Hum., M.Si., M.M., kembali memebrikan keterangan terkait pelaporan jual beli data e-KTP dan KK bertempat di Mabes Polri, Selasa (30/07/2019)

Dalam hal ini, Direktorai Siber bareskrim Polri telah melakukan koordinasi dengan Staf Ditjen Dukcapil mengenai permaslahan kasus jual beli data e-KTP dan KK.

"Masih didalami dulu apakah hal tersebut betul atau tidak karena harus diklarifikasi terhadap pemilik akun resmi," ungkap Karo Penmas.

Menyikapi kasus tersbeut, Jenderal Bintang Satu tersebut turut memberikan imbauannya kepada seluruh masyarakat.

"Kepada seluruh masyarakat jangan mudah percaya kata-kata, bujuk rayu tentang yang sifatnya memudahkan dalam hal apapun dan kita tergerak untuk memberikan data pribadi kita itu sangat merugikan maka harus benar-benar memprotek data pribadi kita," imbau Jenderal Bintang Satu tersebut.

Selain itu, mantan wakapolda kalten tersebut juga menegaskan dimana data pribadi yang dimiliki secara utuh di lindungi oleh Undang-undang.

"Data pribadi kita dilindungi secara konstitusional sesuai UU 24 tahun 2013 maupun regulasi yang lain," ungkap mantan Wakapolda Kalteng tersebut. (HumasPolri)

Sentral Kajian Strategis Mahasiswa (SKS-M) Tolak Pencalonan Kembali Harry Azhar Aziz ke BPK RI

Posted: 30 Jul 2019 05:59 AM PDT

JAKARTA, LELEMUKU.COM – Puluhan mahasiswa yang tergabung di dalam Sentral Kajian Strategis Mahasiswa (SKS-M) melakukan aksi unjuk Rasa menolak Harry Azhar Azis masuk dalam daftar pencalonan anggota BPK Periode 2019 – 2024 di depan Kantor badan Pemeriksa keuangan RI (BPK RI) Selasa (30/07/2019).

Menurut mereka anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis Atau Calon anggota BPK petahana ini tidak layak untuk menduduki kursi anggota BPK pada periode kedua, karena beberapa catatan miring diantaranya cacat integritas.

"Harry Azhar Azis telah cacat secara integritas moral dan kejujuran. Diketahui, Anggota BPK yang pernah menjadi Ketua BPK selama 2,5 tahun itu namanya tercatat dalam kepemilikan perusahaan di luar negeri seperti terungkap dalam dokumen Panama Papers. Dalam dokumen Panama Papers, Sheng Yue International Limited diduga sebagai perusahaan milik Harry, yang didirikan di yurisdiksi bebas pajak, yang diduga bertujuan menghindari pembayaran pajak kepada negara. Atas desakan publik, Harry Azhar Azis telah dinyatakan bersalah oleh Mahkamah Kode Etik BPK. Dia terbukti melanggar kode etik terkait dengan kepemilikan perusahaan di luar negeri seperti terungkap dalam dokumen Panama Papers. Sayangnya, hukuman yang diterima oleh Harry Azhar Azis sangat ringan, yaitu hanya teguran tertulis," tulis rilis SKS-M.

Dikatakan atas track record tersebut, Harry Azhar Azis tidak mencalonkan kembali menjadi anggota BPK.

"Sebab, berdasarkan Pasal 13 huruf (d) UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), salah satu syarat calon anggota BPK harus memiliki integritas moral dan kejujuran. Dalam kaitan dengan kasus Panama Papers, terbukti Harry Azhar Azis terbukti tidak memiliki integritas moral dan kejujuran. Seharusnya, Komisi XI DPR lebih teliti melihat rekam jejak calon anggota BPK, termasuk Harry Azhar Azis ini," tulis mereka.

Dikatakan, dari laporan yang merek aterima, Harry Azhar Azis sebagai Anggota 6 BPK yang membidangi pemeriksaan keuangan di wilayah Indonesia bagian Timur, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, BPJS, BPOM, diduga telah melakukan penyalahgunaan wewenang dan jabatannya dengan modus meminta "jatah proyek" secara tidak langsung melalui oknum Auditor Utama dan oknum para Kepala Perwakilan dan oknum auditor.

"Dalam pencalonannya sebagai Anggota BPK periode kedua ini, para oknum auditor yang diperintah oleh Harry Azhar Azis saat ini sedang bergerilya mencari pendanaan, yang nilaianya fantastis. Karena itu, kami mendesak KPK untuk menyadap percakapan para auditor dan orang dekat Harry Azhar Azis. Ucap hayum selaku koordinatoor Lapangan," ungkap mereka.

SKS-M juga memberikan beberapa tuntutan. Pertama, Mendesak agar Komisi XI DPR RI mencoret nama Harry Azhar Azis dalam daftar calon anggota BPK periode 2019-2024.

"Karena kami menilai beliau telah cacat secara integritas moral dan kejujuran, yang menjadi salah satu syarat calon anggota BPK," tuntut mereka.

Kedua mendesak agar KPK menyadap dan menelusuri aktivitas orang-orang dekat Harry Azhar Azis, baik itu Auditor Utama, Kepala Perwakilan, dan para auditor.

"Karena kami mendapat laporan ada dugaan dan sinyalemen mereka sedang mencari pendanaan guna pencalonan Harry Azhar Azis," tutup mereka.

Aksi yang sempat membuat macet jalan di depan kantor BPK RI tersebutpun berakhir setelah adanya gesekan dengan pihak keamanan BPK RI. Hingga dipisahkan oleh pihak keamanan. Massa kemudian membubarkan diri. (PSP)

Dedi Prasetyo Nilai Koopssus TNI dan Densus 88 Antiteror Dapat Bersinergi

Posted: 30 Jul 2019 05:41 AM PDT

JAKARTA SELATAN, LELEMUKU.COM - Karo Penmas Divhumas Polri, Brigjen. Pol. Dr. Dedi Prasetyo, M.Hum., M.Si., M.M., memberikan keterangannya terkait pembentukan pasukan elit TNI yaitu Komando Operasi Khusus (Koopssus) bertempat di Mabes Polri, Selasa (30/07/2019).

Dalam keterangannya, Karo Penmas menyebutkan Koopssus TNI dapat bersinergi dengan Densus 88 Antiteror, dimana Densus 88 Antiteror fokus terhadap penegakan hukum.

"Untuk Densus fokus terhadap penegakan hukum. Kaitannya dengan implementasi koordinasi dan sinergitas di lapangan itu dalam rangka untuk satu mungkin untuk preventif strike atau lakukan strike," ungkap Karo Penmas.

Dalam hal ini, jika ditemukan kasus-kasus penyanderaan skala besar atau pembajakan dan semacamnya di area publik atau moda transportasi, TNI telah memiliki kualifiasi dan kompetensi dalam penindakannya.

"Apabila ditemukan ada kasus penyanderaan dalam skala besar dan di dalam area publik dan moda transportasi atau di kapal, pelabuhan, termasuk di kedutaan besar Indonesia di negara sahabat. Itu dari rekan TNI yang memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidang penindakan," lanjut Karo Penmas.

Selain itu, Jenderal Bintang Satu tersebut juga menuturkan yang membedakan antara densus 88 antiteror dan koopssus TNI adalah payung hukum yang digunakan. (HumasPolri)

TNI – Polri Siap Amankan Pelantikan DPD, DPR dan Presiden pada Oktober Mendatang

Posted: 30 Jul 2019 04:31 AM PDT

JAKARTA, LELEMUKU.COM - Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Dr. Dedi Prasetyo, M.Hum., M.Si., M.M., menyatakan bahwa TNI dan Polri siap mengamankan pelantikan DPD, DPR serta Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2019 mendatang.

"Polri tetapi kerjasama dengan TNI mengamankan pelantikan DPD, DPR Presiden secara maksimal termasuk pelantikan di daerah DPRD tingkat I dan II semuanya fokus," terang Karo Penmas Divhumas Polri.

Kepolisian saat ini juga tetap mewaspadai adanya indikasi suatu kelompok yang berupaya melakukan penggagalan proses pelantikan pada Oktober mendatang.

Untuk mencegah perbuatan tersebut, Kepolisian terus melakukan patroli siber dimedia sosial untuk menghentikan penggalangan massa dari dunia maya.

Karo Penmas Divhumas Polri menambahkan, "Semua SOP pengamanan pelantikan itu sesuai dengan yang biasa ditangani Polri. Polanya empat ring. Ring 1 di tempat pelantikan, ring dua di gedung pelantikan, ring tiga di halaman parkir dan ring empat disekitaran jalan lokasi pelantikan."

Pada pelantikan nanti, ratusan ribu personel gabungan TNI-Polri akan mengamankan proses hingga pelantikan nanti.

"Proses pelantikan kami akan kerahkan sepertiga kekuatan dari jumlah kekuatan kemarin dilibatkan pengamanan rangkaian tahapan pemilu itu ada 292 ribu pasukan TNI-Polri nah sepertiganya itu akan amankan pelantikan," jelas Karo Penmas Divhumas Polri. (HumasPolri)

Polisi di Minta Telusuri Kasus Jual-Beli Data KK dan e-KTP Oleh Mendagri

Posted: 30 Jul 2019 03:37 AM PDT

JAKARTA, LELEMUKU.COM - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebelumnya mendalami kebenaran isu jual-beli data e-KTP dan KK di medsos. Polisi mengkomunikasikan persoalan ini ke Kemendagri.

"Terkait informasi hal tersebut, dari Direktorat Siber tadi pagi sudah saya konfirmasi. Mereka akan mendalami dulu, kemudian juga tentunya nanti kalau misalnya ditemukan ada unsur perbuatan melawan hukumnya, setelah yang jelas akun itu harus betul-betul teridentifikasi siapa pemilik akun yang sebenarnya, yang memang melakukan illegal access seperti itu," jelas Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (29/07/2019).

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyerahkan kepada kepolisian untuk menyelidiki isu jual-beli data e-KTP dan kartu keluarga (KK) di media sosial (medsos). Sebab, jual-beli data tersebut merupakan kejahatan.

"Ya kepolisian itu toh, kalau itu kan tindak kejahatan," kata Tjahjo di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (30/07/2019).

Tjahjo Kumolo mengatakan semua data di Kemendagri terjaga dengan baik. Pihaknya juga memiliki MoU dengan lembaga keuangan yang ada rekomendasi jaminan dari OJK.

"Kalau di internal kami MoU dengan perbankan dan lembaga keuangan itu semua ada rekomendasi jaminannya dari OJK. Jadi clear, dengan perbankan BPR, asuransi kemudian lembaga-lembaga finansial itu clear, semua terdata dengan baik," ujarnya.

Namun begitu, kata Tjahjo, ada saja oknum yang beraksi lewat medsos. Karena itu, Tjahjo menyerahkan ke polisi untuk menelusuri isu jual-beli data itu.

"Tapi kan ada saja oknum-oknum yang lewat medsos lewat google dan sebagainya. Wong, google aja kemarin baru kena denda sekian, kembali ke orangnya. Saya kira kita sudah serahkan kepada ke kepolisian untuk memproses tapi kalau di kami clean and clear, data itu data aman," ucapnya.

Disinggung isu jual-beli data itu sudah lama atau baru, Mendagri menyinggung pengungkapan kasus penjualan blanko e-KTP via online tahun lalu. Tersangkanya merupakan anak mantan pejabat Dukcapil.

"Ya kemarin kan blanko lama yang tercecer, yang diperjualbelikan di Pasar Pramuka, anak pejabat dukcapil sendiri juga, mantan, nyuri kan itu kelakuan-kelakuan manusia itu," tuturnya.(HumasPolri)

Jadi Brand Ambassador, Arie Untung Ajak Publik Ikut Qurban Berkah Nusantara BMH

Posted: 30 Jul 2019 03:17 AM PDT

JAKARTA, LELEMUKU.COM - Publik figur Arie Kuncoro untung yang akrab disapa Arie Untung mengajak khalayak untuk mengisi momentum Idul Qurban 1440 H ini dengan berqurban melalui Program Qurban Berkah Nusantara (QBN) Laznas BMH.

"Arie Untung resmi menjadi Brand Ambassador Program Qurban Berkah Nusantara BMH. Beliau mendukung program qurban di pedalaman," terang Direktur Marketing Komunikasi Laznas BMH Pusat, Suwito Fatah (26/07/2019).

Arie Untung mengaku sangat mensupport apa yang selama ini menjadi titik fokus program BMH, yakni masyarakat pedalaman.

"Qurban itu ibadah. Qurban telah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Qurban setahun satu kali. Qurban adalah berkah, untuk kita yang berqurban dan untuk yang mendapatkan daging qurban kita. Ayo mari kita sama-sama, kita berqurban melalui BMH," tutur Arie Untung.

"Qurban Berkah Nusantara, berkah untuk semua," imbuhnya.

Atas kesediaan Arie Untung, Direktur Utama Laznas BMH, Marwan Mujahidin menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada Arie Untung.

"Terima kasih kepada Mas Arie Untung yang ikut bersama-sama mensyiarkan qurban untuk pedalaman dalam program Qurban Berkah Nusantara BMH. Berkah untuk semua," tutupnya. (PSP)

Deklarasi Forum Wartawan Jakarta Mendapat Sambutan Spektakuler Media Massa Nasional

Posted: 30 Jul 2019 02:41 AM PDT

JAKARTA, LELEMUKU.COM – Deklarasi Forum Wartawan Jakarta (FWJ) digelar di Aula Gedung Djoeang 45 Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (28/07/2019). Dalam sambutannya, Ketua FWJ Mustofa Hadi atau sering disapa Opan mengatakan peran wartawan dalam menjawab kebutuhan informasi telah banyak diperhitungkan dimasyarakat terutama dalam mensukseskan pembangunan.

"Sebagai insan pers, wartawan itu dilihat dari karya tulisnya, karya karya tulisan itulah yang bisa memposisikan profesi wartawan dibutuhkan di masyarakat," katanya.

Menurutnya, tugas wartawan itu adalah mencari informasi untuk dijadikan bahan berita.

"Informasi yang ditulis wartawan tentunya harus dilandasi kaidah kode etik, yakni sesuai fakta yang ada," tambahnya.

Sementara itu Sekertaris FWJ, Ichsan menuturkan banyak hal yang perlu dikabarkan atau diinformasikan terhadap apa-apa yang menyangkut pembangunan, pelayanan publik, informasi tentang kinerja pemerintahan dan penyampaian kabar tentang derita rakyat.

"media sebagai alat kontrol sosial dalam membangun bangsa adalah bagian yang harus diketahui oleh masyarakat. Sehingga masyarakat pun akan turut melakukan kontrol terhadap kinerja pemerintahan, wartawanlah yang menyiarkan informasi kepada publik," kata Ichsan

Lanjutnya, Kini Forum Wartawan Jakarta ingin membangun sebuah wadah kebersamaan dengan tujuan kekompakan dan saling sharing dalam melakukan tugas-tugas jurnalistik yang bisa dijadikan sebuah acuan sumber informasi yang bisa dipertanggungjawabkan.

"Dalam wadah FWJ ini, semoga bisa menjadi ajang silaturahmi dan diskusi yang berhubungan dengan isu terpopuler, khususnya yang ada di Jakarta dan sekitarnya," tambahnya.

Diwaktu yang sama, dalam sambutannya Polda Metro Jaya yang diwakili pak Gede mengatakan bahwa apapun perkumpulan dan organisasinya harus bisa membawa kebenaran dalam informasi.

"Apapun perkumpulan wartawan, yang terpenting benar sesuai kode etik yang berlaku," pungkas Gede.

Sedangkan Penasehat FWJ mantan Jawa Pos, Joko Irianto Hamid menegaskan bahwa deklarasi Lahirnya Forum Wartawan Jakarta (FWJ) ini mendapat sambutam spektakuler seluruh insan Pers Nasional khususnya media masa ibukota Jakarta, karena terbentuknya wadah FWJ ini merupakan bagian dari sejarah untuk dunia pers di Jakarta.

"Saya sangat salut dengan kerja nyata para insan pers di Jakarta ini yang bisa menyatukan banyak media massa kedalam wadah FWJ, semoga selalu sukses dan selamat saya ucapkan untuk pada seluruh Pengurus FWJ," tandasnya

Deklarasi FWJ ini dihadiri oleh Ulama selaku penasehat FWJ yaitu Habib Ali Zaenal Abidin, Habib Thoha Abdul Qodir, Penasehat FWJ, Dedi Ruslan, Perwakilan Pangdam Jaya. Selain itu, deklarasi FWJ ini juga dihadiri oleh LSM, Ormas, insan pers dan ratusan wartawan se-Jabotabek, Jawa Barat dan Banten. (PSP)

Gelorakan Semangat Olimpisme, Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Gelar Olympic Day Run 2019

Posted: 30 Jul 2019 02:21 AM PDT

JAKARTA, LELEMUKU.COM – Komite Olimpiade Indonesia (KOI) menggelar Olympic Day Run 2019 dengan tema "Menuju Olimpiade Tokyo 2020." Acara tersebut diselenggarakan di Parkir Selatan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Minggu (28/07/2019) pagi.

Acara yang merupakan kerjasama KOI dengan salah satu platform e-Commerce, Lazada Indonesia ini diikuti sebanyak 2020 pelari dari mulai anak-anak hingga dewasa.

Acara ini sudah dimulai sejak pukul 06:00 WIB. Turut bergabung sejumlah tokoh penting dalam acara tersebut, Eko Yuli (Atlet Angkat Besi), Dellie T (Atlet Panah), Berlian M (Atlet Voli), Daniel Wenas (Atlet Basket), Cressida (Atlet Soft Ball), Nirina Zubir (Artis), Gatot S. Dewa Broto (Sesmenpora), Raja Sapta (Ketua ISSI), Marciano Norman (Ketua KONI), Helen Sagita (Sekjen KOI), Erick Thohir (Ketua KOI), serta Menko PMK RI, Puan Maharani.

Dalam sambutannya, Ketua KOI, Erick Tohir menyampaikan bahwa acara Olympic Day Run 2019 ini sebagai momentum agar seluruh elemen masyarakat Tanah Air mulai aktif memberi dukungan bagi atlet Indonesia yang tengah berjuang agar bisa tampil di Olimpiade Tokyo 2020 dan dapat memberikan yang terbaik untuk Indonesia.

"Saya ingin menggunakan momen ini untuk mendorong semua masyarakat Indonesia untuk mendukung atlet Indonesia yang berpartisipasi di olimpiade Tokyo 2020. Semoga pencapaian bagus yang kita raih di Asian Games 2018 bisa kembali berulang di Tokyo," Ujar Erick Thohir, yang juga sebagai Anggota Komite Olimpiade Internasional (IOC).

Erick menambahkan, bahwa masyarakat harus menjadi kesatuan dari kita semua. Olahraga, bagi Eick, adalah sesuatu yang bisa menyatukan kita, dan apa yang kita lakukan di Asian games 2018 lalu adalah hal yang luar biasa karena kita bisa bersatu dan lupa akan perbedaan.

"Ini yang kedepan kita harapakan partisipasi daripada swasta, masyarakat, dan tentu pemerintah harus menjadi bagian penting untuk untuk kemajuan olahraga Indonesia," ungkap Erick kepada awak media.

Ditempat yang sama, Menko PMK RI, Puan Maharani juga berharap, acara ini bisa menjadi pemecut semangat Indonesia yang sedang berjuang agar bisa menjadi tuan rumah Olimpiade 2032.

"Saya berharap acara ini bisa menjadi pemicu semangat bagi Indonesia agar bisa menjadi tuan rumah Olimpiade 2032. Sebuah kebanggan untuk kita semua tentunya," tandasnya. (PSP)

Kurangi Sampah Plastik, Pemerintah Ajak Masyarakat Pakai Tumbler

Posted: 30 Jul 2019 02:16 AM PDT

JAKARTA – Secara serentak pemerintah melalui Kemenko Bidang Kemaritiman, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melakukan aktivasi gerakan 1 Juta Tumbler di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Hari Minggu (28/07/2019).

Gerakan yang dilakukan bersamaan dengan kegiatan car free day ini diikuti oleh sekitar 1500 orang dari berbagai kalangan dan dihadiri pula oleh Deputi Bidang Koordinasi SDM, Iptek dan Budaya Maritim Kemenko Bidang Kemaritiman Safri Burhanuddin, Sekjen Kominfo Rosarita Niken Widiastuti dan Dirjen Pengelolaan Limbah, Sampah, dan Bahan Beracun Berbahaya KLHK Rosa Vivien Ratnawati.

Deputi Safri saat memberikan sambutan mengatakan bahwa aktivasi gerakan ini merupakan bagian dari program pemerintah yakni Gerakan Indonesia Bersih yang telah dilaunching oleh Menko Bidang Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan pada tanggal 28 April tahun ini.

Menurutnya, Indonesia kini sedang berada di dalam kondisi darurat sampah plastik. "70% persen saat ini ikan kita mengandung micro plastik, jadi gambarannya kalau ada 10 ikan, 7 diantaranya di dalam perutnya mengandung micro plastic," ujarnya kepada peserta gerakan 1 Juta Tumbler.

Diapun lantas mengajak masyarakat untuk mulai peduli dengan lingkungan masing-masing agar kondisi tersebut tidak makin memburuk.

"Kita tidak ingin ini berlanjut terus, dengan bantuan teman-teman kominfo mari kita memulai dari lingkungan kita sendiri, hidup bersih, melakukan pemilahan sampah plastik sendiri agar yang masih bisa dipakai bisa tepilah dengan baik," ajaknya.

Dalam kesempatan yang sama, Sekjen Kominfo Rosarita Niken mengatakan bahwa program 1Juta Tumbler merupakan upaya pemerintah untuk mengajak masyarakat bijak menggunakan kemasan sekali pakai.

"Mari kita gunakan tumbler untuk mengurangi sampah plastik kemasan air minum," ajaknya.

Lebih jauh, Sekjen Niken menyebutkan Kominfo melalui program 1 Juta Tumbler itu akan membagikan tumbler ke 10 kota berbarengan dengan kegiatan olahraga pada hari Minggu.

"Kegiatan ini akan kami lanjutkan kesepuluh kota-kota besar di Indonesia, antara lain Yogyakarta, Bali, Bandung, Surabaya, Pontianak, Makassar, Semarang, Lampung, Medan dan Papua Barat," pungkasnya.

Selain diberikan tumbler, masyarakat diajak melakukan senam Maumere, Poco-Poco dan Zumba bersama di ujung acara. (PSP)

Gempa Bumi 5,2 SR Mengguncang Banten, Jakarta dan Jawa Barat, Tidak Berpotensi Tsunami

Posted: 30 Jul 2019 02:04 AM PDT

JAKARTA, LELEMUKU.COM – Hari Minggu (28/7/2019), pukul 21.25.01 WIB, wilayah Banten, Jakarta, dan Jawa Barat diguncang gempabumi tektonik. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempabumi ini memiliki kekuatan M=5,2 yang selanjutnya dimutakhirkan menjadi M=4,9. Episenter gempabumi terletak pada koordinat 7,39 LS dan 105,98 BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 76 km arah Barat Daya Kota Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Propinsi Jawa Barat pada kedalaman 44 km.

Gempabumi di selatan Sukabumi ini, dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, merupakan gempabumi berkedalaman dangkal diakibatkan oleh aktivitas subduksi Lempeng Indo-Australia yang menyusup ke bawah Lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempabumi ini dibangkitkan oleh deformasi batuan dengan mekanisme pergerakan obliq naik (thrust- oblique).

Dampak gempabumi berdasarkan laporan masyarakat dirasakan di Pelabuhan Ratu, Cisolok, Malingping dan Sukabumi Selatan dalam skala intensitas III MMI, Depok, Tangerang, Serang, Rangkasbitung , Sawarna, Panggarangan, Menes, Carita dan Munjul II-III MMI, Lembang, Jakarta dan Karawang II MMI. Hingga saat ini belum ada laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempabumi tersebut. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempabumi tidak berpotensi tsunami

Hingga pukul 22.01 WIB, Hasil monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempabumi susulan (aftershock).

Kepada masyarakat dihimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Periksa dan pastikan bangunan tempat tinggal anda cukup tahan gempa, ataupun tidak ada kerusakan akibat getaran gempa yg membahayakan kestabilan bangunan. Mohon cermati dan terus berlatih langkah-langkah praktis untuk antisipasi bahaya gempabumi, baik pada saat persiapan sebelum gempa, saat dan setelah gempabumi. (PSP)

Gerakan Aksi Mahasiswa-Simeulue Gelar Aksi Kecam Video Amoral Erly Hasim dan Kasus PDKS

Posted: 30 Jul 2019 01:05 AM PDT

JAKARTA, LELEMUKU.COM – Gerakan Aksi Mahasiswa-Simeulue (GERAM-SI) akan gelar aksi damai terkait video amoral diduga oknum Bupati Simeulue, Provinsi Aceh, Erly Hasim SH, S.Ag, M.I.Kom. dan Kasus PDKS yang tak kunjung usai.

Koordinator Lapangan, Roli Dinata mengatakan aliansi GERAM-SI ini merupakan aliansi yang dibentuk berdasarkan keprihatinan terhadap isu daerah yang kini tengah hangat diperbincangkan.

Roli menjelaskan bahwa GERAM-SI tergabung dari mahasiswa yang tersebar di beberapa wilayah termasuk dari medan dijadwalkan juga akan ikut bergabung.

"Aksi ini semata-mata karna kepedulian dan kecintaan kami kepada Simeulue," ucap Roli.

Roli menambahkan aksi besok tanggal 29 Juli 2019 ini akan mengangkat 2 tema yaitu pertama kecaman terhadap tersebarnya video amoral serta dukungan kepada tim pansus DPRK agar segera mengusut tuntas persoalan tersebut, aksi akan dilaksanakan ditaman Safiatudin.

Roli melanjutkan aksi kedua yaitu ke kantor Kajati Aceh untuk mendesak Kajati Aceh segera menuntaskan persoalan kasus PDKS sampai ke akar-akarnya, sebagaimana diketahui surat ijin penahanan sudah dikeluarkan oleh PLT Gubernur.

"Maka kami minta kajati dapat menahan serta membongkar kasus terduga lainnya" roli.

Roli berharap agar kawan-kawan mahasiwa dapat menghadiri aksi tersebut, karna aksi ini bisa dipastikan tidak ada yang menunggangi karna kita berada ditengah dalam menuntaskan dua persoalan.

"Sebagai mahasiswa yang independen dan objektif melihat masalah yang ada perlu sama-sama disuarakan," tutupnya. (PSP)

Freddy Latumahina Nilai Demokratisasi di Partai Golkar, Tak Boleh Otoriter

Posted: 29 Jul 2019 10:27 PM PDT

JAKARTA, LELEMUKU.COM – Demokratisasi di tubuh Partai Golkar yang terus bertumbuhkembang jangan lagi ditarik mundur dengan perilaku otoriter untuk sekadar mempertahankan jabatan atau kekuasaan. Semua elit partai juga harus menjaga kehormatan dan wibawa DPP agar semua elemen dalam hierarki Partai Golkar berfungsi efektif.

Karena itu, menurut Senior Partai Golkar, Freddy Latumahina, DPP Partai Golkar disarankan untuk jangan takut melakukan evaluasi, rapat pleno hingga penyaringan dan verifikasi bakal calon (Balon) ketua umum (ketum) partai. Semua tahapan persiapan penyelenggaraan musyawarah nasional (Munas) harus berjalan sesuai konstitusi partai, atau AD/ART (anggaran dasar/anggaran rumah tangga) partai.

"Evaluasi, rapat pleno hingga proses penyaringan dan verifikasi Balon Ketum harus dilaksanakan agar DPP tidak menimbun masalah. Potensi masalah adalah benih friksi. Potensi masalah itu sudah mengemuka, karena DPP Golkar tidak merespons tuntutan evaluasi dan rapat pleno yang telah disuarakan dengan lantang oleh para kader," kata dia.

Padahal, menurut Ketua DPP Golkar 1978-2015 ini, penyelenggaraan agenda evaluasi dan rapat pleno akan dilihat publik sebagai tanda berkembangnya demokratisasi di tubuh partai. Sebaliknya, jika agenda-agenda tersebut ditiadakan, DPP akan dinilai tidak demokratis. Ketum Golkar dan orang-orang di sekitarnya akan dinilai otoriter.

"Perilaku otoriter seperti itu pada gilirannya akan mendapatkan perlawanan dari bawah, karena para kader akan merasa dilecehkan. Jangan lupa bahwa pengelolaan dan pengendalian partai dengan gaya otoriter tidak relevan lagi dengan era reformasi sekarang ini," jelas dia.

Mantan Anggota DPR 1977-2004 ini menyatakan semua elemen kader Golkar dari tingkat terbawah sudah menyuarakan aspirasinya kepada DPP untuk menyelenggarakan evaluasi, rapat pleno serta penyaringan dan verifikasi Balon Ketum.

"Agar tidak ada lagi friksi di tubuh partai, DPP Golkar diharapkan segera menyiapkan rangkaian agenda itu. Dengan begitu, akan tampil profil dan wajah Golkar yang demokratis," tutup dia. (PSP)