JAKARTA, LELEMUKU.COM - Audensi Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, Papua kesejumlah kementerian dan lembaga terkait terus belanjut, Kamis (18/3/2021). Kali ini adalah Kementerian Perhubungan dan Kantor Pusat Garuda Indonesia di area  Bandar Soekarno Hatta Tanggerang yang didatang.

Dalam kunjungan itu, Bupati didampingi Ketua DPRD Biak Numfor Milka Rumaropen dan sejumlah pimpinan OPD lebih banyak berdiskusi tentang pembukaan rute penerbangan, usulan rute pesawat Cargo masuk di Biak dan sejumlah lainnya termasuk berbicara tol laut di wilayah Biak Numfor.  

Di Kementerian Perhubungan, pertemuan yang dikemas dalam rapat koordinasi lintas sektoral dihadiri langsung tiga staf khusus Menteri Perhubungan. Ketiganya adalah Staff khusus Menhub Bidang Hubungan Antar Lembaga Mayjen TNI (marsekal) Buyung Lalana,SE, Staf Khusus Menteri Perhubungan Bidang Ekonomi dan Investasi Transportasi Prof. Wihana Kirana dan Staf Khusus Menteri Perhubungan Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Internasional Abdul Hamid Dipopramono.

Selain itu, juga hadir dalam audensi yang dikemas dalam rapat bersama itu masing-masing pihak Direktorat Jendderal Perhubungan Darat dengan menghadirkan sejumlah direkturnya, Pelindo, Pelayaran Nasional, Angkasa Pura, Garuda Indonesia, Cirylink, Batik Air, Sriwijaya Air, Sabandar, Pelni, dan sejumlah perwakilan dari instansi terkait.

"Dalam pertemuan tadi pada dasarnya membahas dan menyikapi tentang bagaimana kemajuan tentang perbubungan di Kabupaten Biak Numfor, baik laut, udara dan darat. Intinya banyak hal didiskusikan, apa yang bisa pemerintah pusat melalui Kemenhub bisa bantu dan fasilitasi, termasuk melihat peluang dan kendala," kata Bupati Herry Ario Naap.  

Sementara di Kantor Pusat Garuda Indonesia diusulan pembukaan sejumlah rute penerbangan penumpang dan pesawat Cargo yang diusulkan dalam audensi kali ini di Kantor Garuda Indonesia. Pada dasarnya sejumlah usalan yang disampaikan itu mendapat respon baik, hanya saja memberikan sejumlah catatan yang memang masih perlu menjadi perhatian bersama.

Diantaranya, untuk pembukaan rute pesawat cargo baik rute antara kabupaten maupun dengan tujuan luar daerah atau rute antara Negara pada dasarnya disambut baik oleh PT. Garuda Indonesia, namun meminta supaya dalam mendukung pembukaan rute tersebut agar meningakatkan produktivitas hasil tagkapan bidang perikanan yang bisa diangkut pesawat Cargo ketika datang di Biak.

"Misalnya tadi untuk bidang perikanan, kita diminta supaya sector perikanan ini digenjot agar pesawat Cargo yang masuk di Biak ada muatannya kembali, misalnya untuk sector perikanan. Kalau ikan banyak yang diangkut menggunakan pesawat cargo maka tidak hanya rute Biak dengan provinsi lainnya di Indonesia, namun bisa dari Biak ke Jepang atau China," kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Biak Numfor Efendi Igirisa, S.Pi.,M.Pd setelah petermuan, kemarin.

Dalam pertemuan itu, pihak Garuda menyatakan bahwa untuk pesawat Cargo bisa masuk di Biak maka setidaknya bisa menyiapkan minimal 15 ton ikan yang sudah dipres, bahkan bisa mengangkut sampai 35 ton.

"Kami akan membangun komunikasi dengan sejumlah kabupaten lainnya yang memiliki penerbangan ke Biak, supaya hasil tangkapan perikanannya dimuat melalui Biak lalu diterbangkan ke luar negeri. Tapi kalau di Biak mampu 15 ton keatas maka tidak perlu menggalang kabupaten atau kota lainnya, ini adalah peluang dan akan kami tangkap peluang ini," tandas Efendi.

Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor Fransisco Olla, S.Sos mengatakan bahwa pada dasarnya pihak PT. Garuda Indonesia siap membantu untuk membuka rute penerbangan Cargo ke Biak. Penerbangan Cargo ini rutenya juga ditawarkan langsung ke luar negeri dan akan ditindaklanjuti.

"Banyak hal yang diduskusikan dalam pertemuan dengan pihak managemen Garuda tadi, intinya mereka siap membuka rute penerbangan baru termasuk Cargi namun dengan catatan yang memang Pemerintah Biak Numfor segera sikapi," tandasnya.

Sekedar diketahui, dalam pertemuan dengan jajaran managemen Garuda Indonesia itu dihadiri langsung Direktur Utama PT. Garuda Indonesia Irfan Setia Putra, Direktur Niaga dan Kargo M. Rizal Pahlevi, Direktur Operasi Tumpal Manumpak Hutapea dan sejumlah jejaran pejabat lainnya termasuk dari Kabupaten Biak Numfor yang dihadiri langsung oleh Ketua DPRD Milka Rumaropen.(humasbiaknumfor)

JAKARTA, LELEMUKU.COM - Kejaksaan Agung kembali melakukan penyitaan terhadap aset milik tersangka kasus dugaan korupsi PT Asabri, yakni Benny Tjokrosaputro. Aset tersebut berupa tanah di Cianjur, Jawa Barat.

"Masih tanah kosong seluas 147 hektare. Orientasinya untuk lapangan golf dan resort," ujar Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah kepada Tempo pada Jumat, 19 Maret 2021.

Febrie mengatakan aset tanah ini berkaitan dengan perusahaan propertinya, PT Rimo International Lestari Tbk. Hingga saat ini, penyidik telah menyita sejumlah aset milik Benny Tjokro, yaitu berupa tanah, tambang, dan bangunan berupa apartemen.

Dalam kasus Asabri, Benny Tjokro ditetapkan tersangka oleh penyidik setelah diduga memiliki permufakatan jahat mengelola keuangan PT Asabri bersama mantan Direktur Utama Adam Damiri.

Saat itu, kesepakatan antara Adam dan Benny Tjokro menginvestasikan dana Asabri di saham dan reksadana. "Kesepakatan itu juga dilakukan bersama dengan tersangka LP dan menguntungkan pihak BT beserta pihak terafiliasi," ucap Febrie. (Andita Rahma|Tempo)

YOGYAKARTA, LELEMUKU.COM - Pengurus Pusat Muhammadiyah belum mengambil sikap resmi tentang vaksin AstraZeneca yang akan digunakan pemerintah untuk penanganan Covid-19.

"Prinsip kami sepanjang MUI dan Badan Pengawas Obat dan Makanan tidak ada persoalan, Muhammadiyah akan menyesuaikan," ujar Sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Mohammad Masudi kepada Tempo, Jumat, 19 Maret 2021.

Komisi Fatwa MUI sebelumnya menyebut vaksin asal perusahaan farmasi Inggris itu haram karena mengandung unsur babi. Namun demikian, MUI menyatakan vaksin itu tetap boleh digunakan karena kondisi darurat penanangan pandemi.

Marsudi menuturkan, Muhammadiyah sejauh ini memang belum membahas resmi terkait vaksin AstraZeneca itu. Dengan kondisi vaksin yang sebenarnya haram secara keagamaan namun kepentingannya untuk kondisi darurat kemanusiaan, Muhammadiyah tidak akan mempersoalkannya. Terlebih jika MUI dan BPOM sudah merestui.

Marsudi menambahkan, pandangan Muhammadiyah atas vaksin AstraZeneca ini prosedurnya juga seperti halnya ketika organisasi itu menyikapi vaksin Sinovac yang kini digunakan pemerintah. Sebagai organisasi Muhammadiyah akan mendorong MUI melakukan kajian dan BPOM memberi pernyataan resmi atas kajian MUI itu.

"Kami juga tidak punya alat untuk mengkaji vaksin itu, kami akan hormati keputusan MUI dan BPOM," kata Marsudi.

Wakil Ketua Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) Arif Jamali Mu'is kepada Tempo membenarkan belum mendapat instruksi resmi dari PP Muhammadiyah terkait vaksin AstraZeneca ini.

"Kebijakan soal fatwa itu kami sampai saat ini belum mendapat masukan dan input dari Majelis Tarjih PP Muhammadiyah," ujar Arif.

Hanya saja, Arif mengatakan, jika MUI dan BPOM sudah mengijinkan meski vaksin itu diketahui haram, maka Muhammadiyah akan menghormati keputusan itu. Arif pun memperkirakan umat Islam yang selama ini berpedoman pada fatwa yang dikeluarkan MUI juga tidak akan mempersoalkan karena kondisinya darurat. "Kami kira jika MUI menyatakan haram tapi mengijinkan vaksin itu untuk digunakan, itu keputusan yang tepat," ujar Arif.

Ketua Muhammadiyah Covid Command Center (MCCC) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Daerah Istimewa Yogyakarta Purwadi mengatakan sebagai elemen yang bergerak langsung di lapangan, pihaknya mendorong dalam menyikapi vaksin AstraZeneca itu ada sikap resmi masing-masing lembaga.(Pribadi Wicaksono/Tempo)

JAKARTA, LELEMUKU.COM - Terdapat pedangdut dan model yang disebut dalam kasus suap Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Mereka adalah Betty Elisa dan Anggia Putri Tesalonika Kloer.

Namun Eddy mengaku tidak kenal dengan pedangdut Betty Elista. "Siapa? Enggak kenal," kata Edhy seusai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, Kamis, 18 Maret 2021.

Sebelumnya, KPK memeriksa pedangdut Betty Elista pada Rabu, 17 Maret 2021. KPK mendalami mengeni dugaan aliran sejumlah uang dari Edhy kepada Betty.

"Betty Elista didalami pengetahuan terkait dugaan aliran sejumlah uang dari tersangka EP (Edhy Prabowo) melalui tersangka AM (sekretaris pribadi Edhy, Amiril Mukminin)," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, dalam keterangannya, Rabu, 17 Maret 2021.

Dalam perkara suap benur lobster, Edhy Prabowo ditetapkan sebagai tersangka bersama enam orang lainnya. Mereka adalah Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus Wakil Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas (Due Diligence) Safri, Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas Andreau Pribadi Misata, Sekretaris Pribadi Menteri Kelautan dan Perikanan Amiril Mukminin. Selanjutnya, pengurus PT ACK Siswadi, staf istri Menteri Kelautan dan Perikanan Ainul Faqih, dan Direktur PT Dua Putra Perkasa Suharjito.

Sebelumnya, Anggia Putri Tesalonika Kloer, mantan sekretaris pribadi Edhy, mengakui menerima fasilitas penyewaan apartemen dan mobil Honda HRV dari atasannya tersebut.

"Saya disewakan apartemen sebagai akomodasi saya, karena keluarga tidak di Jakarta dan saya dari Manado. Jadi saya disewakan apartemen di Cawang," kata Anggia dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu, 17 Maret 2021.

Anggia menyampaikan hal tersebut saat menjadi saksi untuk terdakwa Direktur PT Dua Putera Perkasa Pratama (DPPP) Suharjito. Suharjito sebelumnya  didakwa menyuap senilai total Rp 2,146 miliar yang terdiri dari 103 ribu dolar AS (sekitar Rp 1,44 miliar) dan Rp 706.055.440 kepada  Edhy Prabowo.

"Saya koordinasi dengan Amiril untuk disediakan apartemen, lalu kami langsung ketemu di apartemen tersebut untuk bertemu dengan yang urus unit apartemen. Lalu apartemen dibayar cash, tapi saya tidak tahu nilainya berapa," ujar Anggia. Amiril adalah sekretaris pribadi Edhy Prabowo.

Apartemen, kata dia, disewa untuk satu tahun, yaitu Juli 2020 sampai dengan Juli 2021. Namun Anggia mengaku tidak lagi menempati apartemen itu karena sudah tidak lagi menjadi sekretaris di KKP mengikuti masa bakti Edhy Prabowo. "Sedangkan mobil HRV adalah karena pasca saya sembuh covid sekitar Oktober 2020, saya dipinjamkan mobil untuk mempermudah saya dari tempat tinggal ke kantor agar tidak pakai kendaraan umum," ujar Anggia. STNK mobil Honda HRV, kata Anggia, atas nama Ainul Faqih, sekretaris pribadi Iis Rosita, istri Edhy Prabowo.(Tempo)