JAKARTA, LELEMUKU.COM - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara menegaskan, pemerintah hanya melakukan pembatasan atas layanan data, tidak ada kebijakan black out. Sementara layanan suara untuk menelepon atau ditelepon serta SMS baik mengirim dan menerima tetap difungsikan.

Pernyatan tersebut diampaikan Menkominfo, Jumat (29/08/2019) malam, menanggapi sejumlah isu mengenai pemutusan jalur telepon di Papua dan Papua Barat sejak adanya peristiwa berujung rasa di Manokwari beberapa hari lalu yang terus berlangsung hingga saat ini.

Mengenai pemutusan total (black out) jalur telekomunikasi seluluar di Papua, khususnya di Jayapura, Menkominfo menegaskan yang terjadi adalah ada yang memotong kabel utama jaringan optik Telkomsel yang mengakibatkan matinya seluruh jenis layanan seluler di banyak lokasi di Jayapura.

"Telkomsel sedang berusaha untuk memperbaiki kabel yang diputus atau melakukan pengalihan trafik agar layanan suara & SMS bisa segera difungsikan kembali," dalam pernyataannya di Jakarta, Jumat (29/9) malam.

Menurut Menkominfo, pihaknya juga sudah koordinasi dengan POLRI/TNI untuk membantu pengamanan perbaikan jalur telekomunikasi yang ada di ruang terbuka itu. (Setkab)

JAKARTA, LELEMUKU.COMKetua Pansel Capim KPK Yenti Ganarsih mengatakan pihaknya akan menyerahkan 10 nama capim KPK yang lolos tes kesehatan, wawancara dan uji publik yang telah berakhir pada hari ini ke Presiden Joko Widodo pada Senin, 2 September mendatang. Menurutnya, waktu tersebut sudah sesuai dengan target yang ditentukan.

Dari serangkaian hasil tes kesehatan, wawancara dan uji publik tersebut, dalam beberapa hari ke depan pihaknya akan merapatkan dan memutuskan siapa saja dari 20 orang tersebut yang lolos menjadi 10 besar. Nantinya 10 orang yang terpilih akan menjalani uji kelayakan ataufit and proper testyang akan dilakukan oleh DPR RI.

"Kemudian kami akan meneruskan rapat tentang hasil (tes kesehatan) dari RSPAD, kemudian besok dan hari selanjutnya kita akan rapat tertutup. Hari Senin kami akan rapat untuk menentukan 10 calon pimpinan. Rencananya, insha Allah diterima Presiden untuk menyerahkan 10 nama tersebut. Kami menyerahkan langsung kepada Presiden, tidak mengumumkan sepanjang tidak diminta oleh Presiden," ungkap Yenti dalam konferensi pers di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis (29/8).

Yenti merespon berbagai tanggapan publik yang mempertanyakan kredibiltas capim KPK yang diloloskan timnya. Banyak yang menilai mayoritas capim tidak menguasai lembaga KPK dan tentang hukum. Namun Yenti meyakinkan capim KPK yang ada hingga saat ini merupakan yang terbaik dari yang ada.

Dalam menyaring 10 orang nama tersebut, Yenti dan anggota pansel lainnya tetap akan memperhatikan kredibilitas daripada capim-capim KPK tersebut yang diharapkan bisa mengawal pemberantasan korupsi dalam empat tahun mendatang. "Dari tahapan-tahapan sebelumnya memang lolos, karena kita memiliki kriteria.Minimal itu adalah 20 terbaik dari yang lalu, itu memang sudah sesuai," tambahnya.

ICW Harap Presiden Turun Tangan
Ditemui secara terpisah, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menilai proses seleksi yang dilakukan oleh pansel KPK untuk menemukan pimpinan KPK tidak berjalan dengan baik. Ini terlihat dari pansel KPK yang mengabaikan masukan dari masyarakat dan tokoh seperti Mahfud MD dan istri almarhum Gus Dur, Sinta Nuriyah, yang sudah mengingatkan ada capim yang mempunyai masalah, namun capim tersebut tetap diloloskan. Selain itu pihaknya memperhatikan dalam wawancara dan uji publik ada capim yang tidak memahami lembaga KPK itu sendiri.

"Ada nama-nama yang diduga mempunyai masalah di masa lalu. Ada figur yang diduga melanggar kode etik saat yang bersangkutan bertugas di KPK, ada figur yang diduga pernah mengintimidasi ataupun mengancam salah seorang pegawai KPK. Lalu Ketika kita melihat uji publik dan wawancara, terlihat figur-figur yang sebenarnya tidak memahami lembaga KPK, ada beberapa calon yang mengusulkan revisi UU KPK, dan juga ada beberapa calon yang menyebutkan kewenangan KPK dalam menindak hukum harus dihapuskan, dan ada juga yang berbicara OTT yang selama ini dilakukan oleh KPK adalah tindakan yang keliru. Maka dari itu kita pesimis sebenarnya pansel KPK kali ini akan menghasilkan pimpinan KPK yang kredibel, professional dan sesuai dengan ekspektasi publik," ungkap Kurnia.

Ia berharap Presiden Jokowi turun tangan dalam proses pencarian pimpinan KPK tersebut, agar niat yang selalu digaungkan oleh Presiden untuk memberantas korupsi terelisasi secara maksimal.

Menurutnya, presiden bisa saja menolak nama-nama yang bermasalah yang disodorkan oleh pansel KPK karena Jokowi berkewajiban untuk memastikan setiap lembaga negara di Indonesia bisa berjalan dengan baik, salah satunya dalam proses seleksi pimpinan KPK.

"Presiden harusnya bisa menolak capim-capim bermasalah jika disodorkan oleh pansel, dan Presiden bisa melihat bagaimana polemik selama ini di tengah masyarakat terkait dengan proses seleksi pimpinan KPK. Maka dari itu penting bagi Presiden selain sebagai kepala pemerintahan, sebagai kepala negara harus menyelematkan KPK dari orang-orang yang bermasalah," jelasnya. (VOA-Ghita Intan)

JAKARTA, LELEMUKU.COM - Christina Aryani, salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berusia muda yang terpilih untuk periode 2019-2024. Latar belakang pendidikannya sebagai sarjana hukum serta pengalamannya menjadi pengacara, termasuk untuk Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin saat kampanye pemilihan presiden yang lalu, membuat dirinya sangat ingin ditempatkan oleh Fraksi Partai Golongan Karya di Badan Legislasi.

Christina mengaku sejak mencalonkan diri ia sangat berminat memperjuangkan undang-undang yang adil, taat asas, dan tidak diskriminatif terhadap perempuan, anak-anak, dan kaum marginal.

"Kalau untuk undang-undang jelas. Segala sesuatu yang ada kepentingan perempuan, anak, dan kaum marginal, saya akan memastikan dengan kemampuan saya agar tidak ada narasi yang bias, narasi yang diskriminatif," kata Christina.

Sedangkan untuk daerah pemilihannya, yakni Jakarta, Christina mengatakan dirinya akan mengawal agar aturan-aturan turunan tetap sejalan dengan undang-undang mengenai pekerja migran Indonesia.

Ketika ditanyai soal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Christina menegaskan ia tidak setuju kalau KPK menjadi lembaga super. Sebab dia menilai dalam memberantas korupsi, KPK juga melakukan tebang pilih.

Sementara anggota DPR terpilih dari Nusa Tenggara Barat, Suryadi Jaya Purnama, menjelaskan ia akan memperjuangkan apa yang sudah dijanjikan partainya, Partai Keadilan Sosial (PKS) semasa kampanye, antara lain penghapusan biaya STNK bagi sepeda motor berkapasitas mesin kecil, penghapusan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM), dan penghapusan pajak penghasilan bagi pekerja bergaji di bawah Rp8 juta.

Sebagai anggota DPR, lanjutnya, dia akan menjalankan fungsi sebagai diplomasi di dunia internasional dan menjadi diplomat daerah pemilihan untuk di tingkat nasional. Selain itu, dirinya juga akan menjalankan fungsi advokasi atau pembelaan.

Surjadi membenarkan sesuai keputusan Majelis Syura partainya, PKS saat ini berada di luar pemerintahan.

"Dari fungsi pengawasan seharusnya seluruh anggota DPR itu adalah oposisi dalam konteks pengawasan. Jangan sampai nanti kita tidak bisa membedakan mana yang harus diawasi, mana yang pengawas. Dalam konteks tugas DPR, dia adalah pengawas. Dia akan menjadi oposisi dari pemerintah. Tapi ketika fungsi katakanlah penganggaran, maka kita (DPR) berkoalisi dengan eksekutif," ujar Suryadi.

Suryadi memperingatkan jangan sampai dalam melaksanakan semua fungsinya DPR berkoalisi dengan pemerintah.

Dalam diskusi di Center for Strategic and International Studies (CSIS) di Jakarta, Kamis (29/8), peneliti Arya Fernandes mengamini apa yang dikatakan oleh Suryadi. Dia menekankan bahwa anggota DPR mesti berdebat untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan mumpuni sehingga tidak mendapat penolakan dari banyak pihak. Ditambahkannya, masyarakat tidak membutuhkan DPR yang diam, tapi anggota DPR yang melakukan perdebatan berkualitas dalam membahas sebuah isu penting bagi masyarakat.

Menurut Arya, anggota-anggota muda DPR untuk periode 2019-2024 harus berbicara pada isu-isu yang dalam 5-10 ke depan menjadi penting. Dia mencontohkan isu mengenai teknologi, perubahan iklim, banjir, kepadatan, penduduk dansampah.

"Jadi mereka (anggota-anggota muda DPR harus hadir dengan isu yang berbeda dan harus bisa memproyeksikan kira-kira isu strategis apa ke depan yang menjadi kebutuhan publik. Sekarang terjadi kekeringan. Itu juga penting disuarakan, bagaimana respon DPR soal kekeringan ini," tutur Arya.

Arya menambahkan dorongan terhadap kebijakan untuk melakukan perubahan harus sudah dilakukan sejak awal periode, misalnya untuk mengkaji kembali RUU mana yang harus menjadi prioritas dalam program legislasi tahunan.

Berdasarkan catatan Litbang Kompas, dari 575 anggota DPR periode 2019-2024, diperkirakan hanya ada 72 orang yang berusia di bawah 40 tahun. Dari 72 orang itu, sebanyak 36 orang ditengarai punya hubungan kekerabatan dengan pejabat daerah dan elit partai dan 25 orang berstatus anggota DPR petahana.

Pada periode 2014-2019 sebelumnya, dari 560 anggota DPR, ada 92 orang yang saat dilantik berusia di bawah 40 tahun. (VOA)

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Setelah Manokwari, Sorong, Fakfak, Mimika dan Deiyai dilanda demonstrasi berujung aksi kekerasan yang menelan korban jiwa dan beberapa lainnya luka, hari Kamis (29/08/2019) Kota Jayapura, Provinsi Papua yang dilanda kerusuhan.

Sejumlah kantor dan fasilitas publik, antara lain kantor pos, dan kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) dibakar massa. Aksi ini disebut-sebut sebagai lanjutan aksi demonstrasi serupa memprotes ujaran bernada rasial terhadap sekelompok mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya, Jawa Timur. Tetapi tuntutan aksi di sebagian daerah Papua ini kini justru bergulir menjadi tuntutan untuk merdeka.

"Memang tadi siang terjadi pergerakan massa dari Sentani ke Jayapura, yang jumlahnya ribuan. Dalam perjalanannya, ada sekelompok massa yang melakukan aksi brutal dengan melempari gedung-gedung, bahkan membakar sebagian di antaranya seperti gedung Telkom dan Majelis Rakyat Papua, dan fasilitas-fasilitas tertentu. Tetapi tidak terbakar secara massif," ungkap Kapuspen TNI Mayjen Sisriadi kepada VOA, Kamis (29/08/2019).

Apakah kondisi keamanan masih terkendali?

"Secara umum di wilayah Papua secara keseluruhan terkendali. Memang ada sebagian daerah seperti di Jayapura yang meletup kerusuhan massa, tetapi secara umum sudah terkendali," paparnya.

Apakah ada peningkatan status keamanan?

"Parsial, artinya tidak seluruhnya sama kami terapkan. Jadi di daerah-daerah saja. Statusnya sih sama tetapi tingkat kesiapsiagaan TNI/Polri yang berbeda-beda. Status keamanannya sama masih relatif terkendali, kecuali di tempat-tempat tertentu di mana terjadi kerusuhan dan aksi brutal."

Maksudnya dengan peningkatan status itu, status keamanan siaga I atau II dstnya Pak?


"Oh tidak ada.TNI/Polri hanya melakukan peningkatan kesiapsiagaan untuk menghadapi massa yang besar. Kami tidak mengenal istilah siaga I, II atau III."

Jadi apa yang dimaksud dengan peningkatan kesiapsiagaan itu? Apakah ada penambahan atau pengerahan pasukan atau peningkatan operasi? 

"Oh tidak. Pasukan memang sudah tersebar di seluruh daerah. Yang saya maksud dengan peningkatan kesiapsiagaan itu adalah jika sewaktu-waktu dibutuhkan, mereka siap digerakkan," ungkap Sisriadi.

Saat ini sudah enam batalyon TNI yang ditempatkan di seluruh Papua, namun untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan seiring gejolak di bumi Cendrawasih itu, tiga SSK (satuan setingkat kompi) telah dikirim ke Papua Barat.

Sisriadi menambahkan, "Ada 300 personil TNI kami kirim kemarin ke Papua Barat – yaitu Manokwari dan Sorong; karena di sana hanya ada satu batalyon TNI yang kurang dapat menghadapi massa yang besar. Jadi pengiriman pasukan baru itu perlu sebagai cadangan pasukan di Manokwari dan Sorong. Tepatnya tiga SSK, masing-masing 100 orang. Mereka kita kirim berdasarkan hasil rapat di Menkopolhukam. Diminta ditambah, jadi kami tambah."

Ini juga di luar jumlah polisi ya? 

"Iya. Kami tidak menggunakan rasio jumlah penduduk dan prajurit. Kami menggunakan berapa jumlah yang dibutuhkan dan digelar karena fungsinya-kan pertahanan. Jadi jumlah penduduk tidak jadi acuan. Kalau polisi khan menggunakan rasio jumlah itu. Tetapi kami bekerja rapat dengan Polri untuk mengatasi hal ini."

Kapuspen TNI juga menegaskan kabar simpang siur tentang jumlah korban tewas dan luka-luka.

"Jadi begini untuk warga sipil hanya luka dua orang, satu kena panah, lainnya luka tembak di kaki. Kita juga belum tahu lainnya karena polisi sedang menyelidiki lainnya.

Tapi Pak Wiranto Kamis siang di DPR bilang ada dua yang tewas. 

"Bukan. Yang tewas itu satu personil TNI. Satu personil TNI lainnya luka kena panah. Anggota Polri juga tiga orang luka kena panah dan batu. Tetapi warga sipil tidak ada yang tewas, yang ada 2 orang luka karena kena panah dan luka tembak di kaki. Saya tegaskan, tidak ada warga sipil yang tewas," tandasnya.

Ambil Tindakan Tegas

Di Purworejo, Presiden Joko Widodo Kamis (29/08/2019) malam melangsungkan konferensi pers singkat menyikapi kondisi di Jayapura. Jokowi kembali menyampaikan instruksi kepada Kapolri Jendral Pol. Tito Karnavian untuk segera mengambil tindakan tegas untuk mengatasi masalah ini.

"Saya juga telah memerintahkan – sebetulnya tadi malam (28/08/2019) sudah saya perintahkan Menkopolhukam ketika rapat bersama Kapolri, Ka BIN dan Panglima TNI – untuk mengambil tindakan tegas terhadap siapa pun yang melanggar hukum dan pelaku tindakan anarkis dan rasialis," kata Jokowi.

Jokowi menyerukan warga untuk tenang dan tidak melakukan tindakan anarkis. "Kita semua yang akan rugi apabila fasilitas umum, publik, (fasilitas) masyarakat yang kita bangun bersama jadi rusak atau dirusak," ujarnya.

Lebih jauh Presiden menggarisbawahi kembali komitmennya untuk terus memajukan Papua, "baik dalam bidang fisik (infrastruktur.red) maupun sumber daya manusia, agar kita semua – khususnya Mama, Mace, Pace, anak-anak Papua – bisa lebih maju dan sejahtera."

Jokowi sedianya mengadakan pertemuan dengan gubernur dan semua ketua adat, tokoh agama dan kaum muda Papua, tetapi hingga laporan ini disampaikan belum ada kepastian kapan pertemuan akan dilakukan. (VOA-Eva Mazrieva)