Samsung Galaxy A12 Masuki 2 Minggu Periode Flash Sale di Indonesia

Samsung Galaxy A12 Masuki 2 Minggu Periode Flash Sale di Indonesia
Ahmad Riza Patria Nilai Kebijakan Rem Darurat Harus Berdasar Fakta dan Data
Ali Fikri Ungkap Upaya KPK Telisik Aliran Duit Eksportir Benur ke Edhy Prabowo

Posted: 28 Dec 2020 12:47 PM PST

JAKARTA, LELEMUKU.COM - Samsung Galaxy A12 memasuki periode flash sale di Indonesia pada Senin 28 Desember 2020, hingga dua hari ke depan. Perangkat ini telah diperkenalkan melengkapi jajaran Samsung Galaxy A untuk menggantikan Galaxy A11 sejak Maret lalu, lalu dirilis global 24 November, sebelum akhirnya diumumkan datang di Indonesia pada Kamis pekan lalu.

Dari harga normal Rp 2,499 juta untuk RAM 4 GB, dan Rp 2,799 juta untuk RAM 6 GB saat dirilis Kamis lalu, di periode flash sale akan ditawarkan harga spesial Rp 2,399 juta dan Rp 2,699 juta. "Dengan memori dan baterai besar, Galaxy A12 bisa membantu produktivitas kamu," kata Product Marketing Manager Samsung Electronics Indonesia Irfan Rinaldi, saat rilis.

Dia menunjuk kepada daya baterai 5.000 mAh dengan teknologi 15W Fast Charging, selain RAM hingga 6 GB dan memori 128 GB tersebut.

Selain itu ada quad camera di belakang dengan sensor utama 48 MP dan kamera depan 8 MP, prosesor octa-core Mediatek Helio P35 yang diklaim mampu membuat aktivitas sehari-hari pengguna lebih lancar, serta fitur Secure Folder untuk lebih menjaga privasi dan teknologi keamanan berlapis Samsung Knox. (Tempo)

Ahmad Riza Patria Nilai Kebijakan Rem Darurat Harus Berdasar Fakta dan Data

Posted: 28 Dec 2020 12:44 PM PST

JAKARTA, LELEMUKU.COM - Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria masih belum dapat memastikan apakah pihaknya akan mengambil kebijakan rem darurat alias emergency break di tengah kondisi pandemi Covid-19 saat ini. Menurut dia, Pemerintah Provinsi DKI masih terus memantau perkembangan situasi terkini.

Riza mengatakan bahwa kebijakan yang akan diambil harus berdasarkan fakta dan data yang ada. Namun, ia tak menutup kemungkinan rem darurat diambil. "Kalau nanti memang sudah melebihi dari standar terkait R0, kasus aktif, dan lain-lain, bisa saja emergency break ditarik kembali," kata Riza di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, pada Senin, 28 Desember 2020.

Sebaliknya, lanjut Riza, jika kondisi pandemi Covid-19 membaik, tak menutup kemungkinan pula Pemprov DKI akan memberlakukan pelonggaran pembatasan kegiatan masyarakat.

Ia mengatakan dalam setiap rapat, Gubernur Anies Baswedan berdiskusi perihal kondisi pandemi terkini dengan berbagai pihak, seperti jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 pusat, serta para pakar dan ahli. "Jadi, semua keputusan itu sangat bergantung pada fakta dan data," kata politikus Gerindra ini.

Sebelumnya, merujuk pada data sebaran Covid-19 di Jakarta melalui laman https://corona.jakarta.go.id/id/data-pemantauan, tercatat selama Desember ini telah terjadi empat kali rekor tertinggi kasus penularan harian pecah selama hampir sepuluh bulan pandemi ini.

Rekor tertinggi kasus Covid-19 harian terjadi pada Jumat, 25 Desember 2020 dengan 2.096 kasus. Awalnya, kasus harian tertinggi terjadi pada 17 Desember dengan 1.690 kasus. Kemudian pada 19 Desember sebanyak 1.899 kasus dan 23 Desember sebanyak 1.954 kasus. Hari-hari terakhir ini sudah tembus 2.000 kasus positif Covid-19.

Ketua Komisi bidang Pemerintahan DPRD DKI Jakarta Mujiyono menyarankan Gubernur Anies Baswedan mempersiapkan sejumlah kebijakan sebelum menarik rem darurat. Politikus Demokrat itu menyarankan Pemerintah DKI lebih dulu membangun sensitivitas krisis masyarakat bahwa kondisi pandemi Covid-19 masih belum bisa dikendalikan.

Selain itu, pemerintah mesti membatasi dengan ketat kedatangan warga negara asing karena adanya kasus varian baru Covid-19. Hari ini Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah mengumumkan pelarangan WNA masuk ke Indonesia dari 1 hingga 14 Januari 2021.

Mujiyono mengatakan, kapasitas rumah sakit rujukan untuk penanganan Covid-19 pun harus segera ditambah. "Bangun kerja sama dengan pemerintah daerah lain dan Kementerian Kesehatan untuk memberikan dukungan penyediaan tenaga kesehatan yang diperlukan," kata Mujiyono melalui keterangan tertulisnya, Senin, 28 Desember 2020. (Tempo)

Ali Fikri Ungkap Upaya KPK Telisik Aliran Duit Eksportir Benur ke Edhy Prabowo

Posted: 28 Dec 2020 08:59 AM PST

JAKARTA, LELEMUKU.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Direktur Utama PT Samudra Bahari Sukses Willy dalam kasus suap ekspor benur lobster eks Menteri KKP Edy Prabowo. Dari pengusaha itu, KPK mendalami dugaan pemberian duit kepada Edhy.

"Dikonfirmasi terkait dugaan pemberian sejumlah uang dalam bentuk setoran kepada tersangka EP," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Senin, 28 Desember 2020.

Ali mengatakan dugaan aliran duit itu berupa setoran kepada Edhy melalui biaya kargo sebesar Rp 1.800 untuk satu ekor benur. Selain itu, KPK juga mendalami pelaksanaan ekspor benih lobster yang dikerjakan oleh perusahaan Willy.

KPK sebenarnya memanggil dua eksportir benur lainnya, yaitu Direktur PT Grahafoods Indo Pasifik Chandra Astan dan Direktur PT Maradeka Karya Semesta, Untyas Anggraeni. Namun, keduanya tidak hadir.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan tujuh orang menjadi tersangka. Selain Edhy dan Suharjito, KPK juga menetapkan Staf Khusus Menteri KP sekaligus Wakil Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas, Safri, Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan dan Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas, Andreau Pribadi Misata, dan seorang wiraswatawan, Amiril Mukminin. Selain itu, KPK juga menetapkan staf istri Edhy, Ainu Faqih dan pengurus PT Aero Citra Kargo, Siswadi.

KPK menduga Edhy menerima duit suap dari perusahaan yang mendapatkan izin ekspor benur. Duit tersebut diduga disalurkan kepada PT ACK, satu-satunya perusahaan yang ditunjuk untuk mengangkut benur dari Indonesia ke luar negeri. KPK menduga pemilik sesungguhnya perusahaan itu adalah Edhy Prabowo. ()