Partai Demokrat Ungkap Jhoni Allen Marbun dan Nazaruddin Dukung Moeldoko Jadi Ketua

Partai Demokrat Ungkap Jhoni Allen Marbun dan Nazaruddin Dukung Moeldoko Jadi Ketua
Yaqut Cholil Qoumas Terbitkan Surat Instruksi Gerakan 5M Buat Bantu Presiden Jokowi
Herzaky Mahendra Benarkan Kabar Pembentukan Posko Pemenangan Moeldoko di KLB Demokrat
Rusian Ungkap Pertemuan Rencana Ambil Alih Partai Demokrat dengan Moeldoko
Kevin dan Marcus Masih Pemain Nomor 1 BWF, Anthony Ginting Tembus 5 Besar
Ujang Komarudin Nilai Isu Pendongkelan AHY di Partai Demokrat Mirip Partai Berkarya
Sandra Dewi Ungkap Alasan Dirinya Tak Suka Pamer Harta dan Kekayaan
Korupsi Asabri, Mahfud Md Jamin Uang Prajurit TNI dan Polri Tidak Hilang
Sandiaga Uno Ungkap Syarat Pemotongan Anggaran Kemenparekraf Senilai Rp 350 Miliar

Posted: 03 Feb 2021 05:55 AM PST

JAKARTA, LELEMUKU.COM - Sejumlah pengurus Partai Demokrat menuding Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko berupaya mendongkel Agus Harimurti Yudhoyono dari kursi ketua umum partai. Mereka juga menyebut Moeldoko sudah berupaya menggalang dukungan dari sejumlah ketua Demokrat di provinsi dan kabupaten/kota.

Menurut dokumen pemeriksaan internal Partai Demokrat yang diperoleh Tempo, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Demokrat Jhoni Allen Marbun dan mantan Bendahara Umum Demokrat sekaligus mantan terpidana korupsi Muhammad Nazaruddin turut membantu Moeldoko.

Dokumen ini berisi cerita tentang sejumlah pengurus DPC Demokrat di daerah Kalimantan Selatan yang diajak ke Jakarta dengan alasan hendak diberi bantuan banjir pada 27 Januari 2021. Di Jakarta, ternyata mereka dikumpulkan di Hotel Rasuna, Setiabudi, Jakarta Selatan.

Awalnya, mereka dikumpulkan di ruangan 2805. Nazaruddin dan Jhoni disebut hadir dalam pertemuan sekitar pukul 21.00 WIB tersebut. Menurut cerita, Nazaruddin membeberkan rencana kongres luar biasa untuk merebut kursi ketua umum dari AHY.

Nazaruddin mengklaim sudah didukung 260 DPD dan DPC Demokrat yang mayoritas dari Pulau Jawa, tetapi masih membutuhkan 100 dukungan lagi. KLB itu disebut-sebut akan mengangkat Moeldoko menjadi ketua umum.

Nazaruddin, menurut pengakuan pelapor, menyatakan Moeldoko akan mampu mengerek popularitas dan elektabilitas Demokrat menjadi partai dengan peringkat suara kedua terbanyak di parlemen. Sedangkan Jhoni mengatakan kepemimpinan AHY perlu diganti karena tak memperhatikan pengurus di daerah.

Jhoni juga berujar sosok Moeldoko dapat menggantikan kepemimpinan AHY yang dinilai masih kurang. Sebab, Moeldoko merupakan mantan Panglima TNI yang memiliki pangkat lebih tinggi dari AHY.

Dari ruangan 2805, mereka diminta berpindah ke ruangan 2809. Moeldoko disebut-sebut ada di ruangan ini. Menurut dokumen, Moeldoko disebut mengatakan akan maju sebagai ketua umum Demokrat dan akan membesarkan partai. Caranya adalah menggunakan Bintara Pembina Desa (Babinsa).

Di situ, Jhoni mengatakan Demokrat dikhawatirkan tak mencapai ambang batas parlemen 5 persen di 2024 dan tak mempunyai anggota DPR di 2029. Pelapor mengatakan pertemuan di ruangan ini berlangsung tak lama karena Moeldoko masih ada pertemuan lain dengan pembahasan sama.

Ketua DPD Partai Demokrat Kalimantan Selatan, Rusian membenarkan para pengurus DPC Demokrat Kalsel yang mendapatkan undangan dan menghadiri pertemuan tersebut. Alasannya ialah pemberian bantuan dari anggota DPR untuk bencana banjir di Kalsel.

"Ternyata ada niat-niat yang tidak sesuai. Maka setelah selesai pertemuan itu mereka melaporkan ke DPP," kata Rusian kepada Tempo, Selasa malam, 2 Februari 2021.

Tempo melayangkan konfirmasi kepada Moeldoko melalui pesan singkat maupun surat tertulis, tapi belum ada jawaban. Senin malam lalu, Moeldoko membantah adanya pertemuan tentang rencana pengambilalihan partai. Dia mengatakan sejumlah kader partai tersebut sempat bertamu ke rumahnya, tapi mereka hanya berbincang-bincang seputar situasi terkini.

"Kalau itu menjadi persoalan yang digunjingkan ya silakan saja. Saya tak keberatan. Berikutnya kalau ada istilah kudeta itu dari dalam, masa kita dari luar," ujar Moeldoko. (Tempo)

Yaqut Cholil Qoumas Terbitkan Surat Instruksi Gerakan 5M Buat Bantu Presiden Jokowi

Posted: 03 Feb 2021 05:42 AM PST

JAKARTA, LELEMUKU.COM - Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas menerbitkan Instruksi Nomor 01 tahun 2021 tentang Gerakan Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan (5 M) yang merupakan tindak lanjut dari perintah Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam rapat terbatas pada Jumat pekan lalu.

Saat itu Jokowi meminta Menag turut membantu mengoptimalkan implementasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Gerakan 5M yang dimaksud yakni; memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, membatasi mobilitas dan interaksi, serta menjauhi kerumunan. "Ini bagian dari upaya kita untuk menekan laju paparan Covid-19 dan tentu saja ini bagian dari tugas kemanusiaan kita," ujar Yaqut lewat keterangan tertulis, Selasa malam, 2 Februari 2021.

Secara spesifik, instruksi ini ditujukan kepada tujuh pihak, yaitu: Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Pusat, Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri, Kepala Kanwil Provinsi dan Kankemenag Kab/Kota, Kepala Madrasah, Kepala KUA, Penyuluh Agama, dan seluruh Aparatur Sipil Negara Kemenag.

Secara umum, instruksi ini meminta ASN Kemenag untuk menjadi teladan dalam penerapan 5M pada setiap aktivitas di kantor maupun di luar kantor. Selain itu, ASN harus aktif dalam sosialisasi dan penerapan disiplin protokol kesehatan di lingkungan satkernya, termasuk dengan melibatkan tokoh agama dan masyarakat. ASN Kemenag juga diminta meminimalisir kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan banyak orang.

"Instruksi lainnya terkait keharusan para pihak untuk melaporkan secara berkala terkait kemajuan gerakan sosialisasi penerapan protokol kesehatan (5 M) kepada Tim Tanggap Darurat Pencegahan Penyebaran Covid-19 Kementerian Agama Republik Indonesia melalui website: lapor5m.kemenag.go.id. Laporan dalam bentuk foto atau video," ujar Yaqut.

Jika instruksi ini dilaksanakan dengan baik, lanjut dia, tentu ada reward-nya. "Tapi kalau ini tidak dilaksanakan, tentu ada punishment yang kita berikan juga. Kita sudah membuat sistem pelaporan secara online day by day. Saya pun memiliki akses dashboard untuk memantau laporan tersebut langsung dari handphone saya," sambungnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menginstruksikan Panglima TNI Hadi Tjahjanto, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas agar turut terlibat dan intens berada di lapangan untuk memberikan contoh kedisiplinan serta sosialisasi dalam implementasi kebijakan PPKM Jilid II. Sebab, PPKM Jilid I pada 11-25 Januari lalu dinilai tidak efektif.

"Yang ingin saya dengar adalah implementasi lapangannya seperti apa. Mungkin nanti Kementerian Agama melibatkan tokoh-tokoh agamanya seperti apa, TNI seperti apa, di Polri seperti apa dan Pak Menko nanti yang mungkin bisa men-drive agar ini betul-betul lapangannya terjadi," kata Jokowi, Jumat lalu.

Selain itu, Presiden Jokowi meminta jajaran terkait untuk turut melibatkan sebanyak-banyaknya pakar dan epidemiolog. Keterlibatan dan kerja sama para pakar bersama pemerintah nantinya diharapkan akan menghasilkan desain kebijakan yang lebih baik dan komprehensif.(Tempo)

Herzaky Mahendra Benarkan Kabar Pembentukan Posko Pemenangan Moeldoko di KLB Demokrat

Posted: 03 Feb 2021 05:38 AM PST

JAKARTA, LELEMUKU.COM - Bekas Panglima TNI Moeldoko disebut-sebut telah membuat posko pemenangan sebagai langkahnya mengupayakan kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat.

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra membenarkan adanya laporan yang menyatakan Moeldoko menyiapkan posko pemenangan.

Sejumlah pendukung Moeldoko juga kerap didapati berada di posko tersebut. Saat ditanya soal lokasi poskonya, dia hanya tertawa. "Saya hanya membenarkan soal posko itu," kata Herzaky seperti dikutip dari Koran Tempo edisi Rabu, 3 Februari 2021.

Herzaky menyayangkan Moeldoko yang terkesan sibuk menyiapkan pengambilalihan kepengurusan dan pencalonan untuk pemilihan presiden, di tengah tugasnya sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Saat ini, kata Herzaky, setiap pejabat negara semestinya berfokus pada penanganan pandemi Covid-19.

Sampai saat ini, Moeldoko tidak menjawab permintaan konfirmasi Tempo seputar pertemuan dengan kader Demokrat dan rencananya maju dalam pemilihan presiden pada 2024.

Menurut anggota stafnya, ia merasa cukup memberikan keterangan melalui konferensi pers pada Senin lalu. Dia membantah adanya pertemuan tentang rencana pengambil alihan Partai Demokrat.

Mantan Panglima TNI ini mengatakan memang dirinya kerap menerima tamu dari berbagai kalangan, termasuk dari anggota Partai Demokrat.

"Secara bergelombang mereka datang berbondong-bondong ya kita terima. Konteksnya apa saya ya nggak ngerti. Tapi dari obrolan itu saya awali dari pertanian, karena saya suka pertanian. Berikutnya curhat terkait situasi yang dia hadapi, ya gue dengerin aja, gitu. Berikutnya ya dengerin aja. Saya sih sebenernya prihatin melihat situasi itu, karena saya juga yang mencintai Demokrat, gitu," ujar Moeldoko, Senin lalu. (Tempo)

Rusian Ungkap Pertemuan Rencana Ambil Alih Partai Demokrat dengan Moeldoko

Posted: 03 Feb 2021 05:34 AM PST

JAKARTA, LELEMUKU.COM - Ketua DPD Partai Demokrat Kalimantan Selatan, Rusian, menceritakan pengakuan sejumlah kadernya ihwal pertemuan dengan Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko yang disebut-sebut bertujuan membicarakan rencana mengambil alih (kudeta) Partai Demokrat. Ada sembilan orang ketua DPC Demokrat Kalimantan Selatan yang menghadiri pertemuan tersebut.

Menurut Rusian, mereka menerima undangan dari Jhoni Allen Marbun, kader senior Demokrat yang kini duduk sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Jhoni, kata dia, mengundang dengan alasan akan ada pemberian bantuan untuk korban bencana banjir di Kalimantan Selatan.

"Ketua-ketua DPC diundang oleh anggota fraksi DPR Demokrat untuk mendapatkan bantuan pinjaman, sehingga mereka berkenan untuk menerima bantuan itu dan berangkat," kata Rusian kepada Tempo, Selasa malam, 2 Februari 2021.

Selain Jhoni Allen Marbun, ada nama lain yang juga berperan mengundang ketua-ketua DPC. Dia adalah seorang kader senior Demokrat berinisial A. Rusian membenarkan hal ini. "Orangnya sudah tidak begitu aktif, tapi di kepengurusan masih ada," kata dia.

Rusian mengaku sekitar tiga atau empat pekan lalu juga sempat dihubungi oleh JAM untuk datang ke Jakarta. Namun lantaran saat itu belum ada bencana banjir Kalsel, alasan yang terlontar adalah ajakan bersilaturahmi dan berbisnis.

Rusian mengatakan tak menggubris ajakan itu. Menurut dia, untuk keperluan partai, undangan bagi ketua-ketua DPD biasanya disampaikan langsung oleh Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) atau Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. "Kalau di luar itu Ketua DPD enggak begitu respons-lah," kata Rusian.

Ketua DPC Demokrat dari Kalsel yang menghadiri undangan itu lantas mengadu kepada partai. Kepada DPP, mereka bercerita tentang pertemuan di Hotel Aston, Setiabudi, Jakarta Selatan yang dihadiri Jhoni Allen Marbun, Nazaruddin, dan Moeldoko.

Politikus Demokrat Rachland Nashidik menyebut pertemuan terjadi di salah satu ruangan di lantai 28 hotel tersebut pada Rabu, 27 Januari 2021. Rachland menyebut mereka yang hadir mendapatkan uang Rp 25 juta dan dijanjikan Rp 75 juta sisanya jika Moeldoko sudah berhasil menjadi ketua umum Demokrat.

Menurut Rusian, ia langsung meminta DPP Demokrat mengamankan ketua-ketua DPC Kalsel begitu mendapat laporan. "Saya titip pesan agar bantu ketua-ketua DPC yang di Jakarta biar posisinya tidak terombang-ambing. Karena dia kan sudah punya niat baik melaporkan, tentu perlu perhatian dan apresiasi," kata Rusian.

Menanggapi tudingan terhadap dirinya, Moeldoko mengakui bertemu dengan sejumlah orang. Namun dia menyebut pertemuan berlangsung di rumahnya. Menurut Moeldoko, mereka datang bergelombang. Ia pun mengaku terbuka menerima mereka sebagai mantan Panglima TNI yang tak membatasi diri terhadap siapa pun.

"Berikutnya curhat terkait situasi yang dia hadapi, ya gue dengerin aja, gitu. Berikutnya ya dengerin aja. Saya sih sebenernya prihatin melihat situasi itu karena saya juga bagian yang mencintai Demokrat, gitu," kata Moeldoko, Senin malam lalu, 1 Februari 2021.

Tempo masih berusaha menghubungi Jhoni Allen Marbun untuk mengkonfirmasi tuduhan yang muncul di persoalan Partai Demokrat. Pesan dan telepon ke nomornya belum direspons. (Tempo)

Kevin dan Marcus Masih Pemain Nomor 1 BWF, Anthony Ginting Tembus 5 Besar

Posted: 02 Feb 2021 05:39 PM PST

JAKARTA, LELEMUKU.COM - Federasi Bulu Tangkis Internasional (BWF) pada Selasa kembali mengaktifkan peringkat dunia setelah dibekukan sejak Maret 2020. Dari daftar terbaru tersebut Kevin Sanjaya Sukamuljo/Marcus Fernaldi Gideon masih menjadi pemain ganda putra nomor satu dunia.

Peringkat dunia itu kembali dibuka setelah berakhirnya tiga turnamen Leg Asia di Bangkok, Thailand yang digelar sepanjang Januari lalu.

Pasangan ganda putra Indonesia lainnya, Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan juga masih bertahan di peringkat kedua dunia dengan perolehan 100.557 poin. Namun, kini pasangan berjuluk The Daddies itu mendapat ancaman dari ganda putra Taiwan Lee Yang/Wang Chi-Lin yang menempati peringkat ketiga dengan 87.923 poin, dikutik dari laman resmi BWF.

Lee Yang/Wang Chi-Lin naik empat tingkat dari sebelumnya berkat kemenangan mereka di tiga turnamen di Thailand bulan lalu.

Di sektor tunggal putra, pemain Jepang Kento Momota masih menempati peringkat satu dunia meski absen di tiga turnamen level Super 1000 di Thailand.

Viktor Axelsen yang menjuarai Yonex Thailand Open, Toyota Thailand Open dan runner up BWF World Tour Finals 2020 naik ke peringkat kedua. Sementara itu, pemain Taiwan Chou Tien Chen yang sebelumnya menempati urutan kedua turun ke peringkat keempat.

Pemain tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting juga naik setelah tampil di Thailand. Sekarang dia masuk lima besar.

Baca juga: PBSI Mulai Persiapkan Program Latihan Khusus Menuju Olimpiade Tokyo

Ganda putri Indonesia, Greysia Polii/Apriyani Rahayu yang berhasil merebut titel di Yonex Thailand Open pada bulan lalu, naik dua peringkat ke posisi enam dunia.

Berikut pembaruan ranking BWF (per 2 Februari 2020):

Tunggal putra:

Kento Momota (Jepang)
Viktor Axelsen (Denmark)
Anders Antonsen (Denmark)
Chou Tien Chen (Taiwan)
Anthony Sinisuka Ginting (Indonesia)
Chen Long (Cina)
Jonatan Christie (Indonesia)
Ng Ka Long Angus (Hong Kong)
Wang Tzu Wei (Taiwan)
Shi Yu Qi (Cina)

Tunggal putri:

Tai Tzu Ying (Taiwan)
Chen Yu Fei (Cina)
Carolina Marin (Spanyol)
Nozomi Okuhara (Jepang)
Akane Yamaguchi (Jepang)
Ratchanok Intanon (Thailand)
Pusarla V. Sindu (India)
An Se Young (Korea)
He Bing Jiao (Cina)
Michele Li (Kanada)

Ganda putra:

Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo (Indonesia)
Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan (Indonesia)
Lee Yang/Wang Chi-lin (Taiwan)
Li Jun Hui/Liu Yu Chen (Cina)
Takeshi Kamura/Keigo Sonoda (Jepang)
Hiroyuki Endo/Yuta Watanabe (Jepang)
Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto (Indonesia)
Cho Sol-gyu/Seo Seung-jae (Korea)
Aaron Chia/Soh Wooi Yik (Malaysia)
Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty (India)

Ganda putri:

Yuki Fukushima/Sayaka Hirota (Jepang)
Chen Qing Chen/Jia Yi Fan (Cina)
Mayu Matsumoto/Wakana Nagahara (Jepang)
Lee So-hee/Shin Seung-chan (Korea)
Kim So-yeong/Kong Hee-yong (Korea)
Greysia Polii/Apriyani Rahayu (Indonesia)
Du Yue/Li Yin Hui (Cina)
Jongkolphan Kititharakul/Rawinda Prajongjai (Thailand)
Chan Ye-na/Kim Hye-rin (Korea)
Chow Mei Kuan/Lee Meng Yean (Malaysia)

Ganda campuran:

Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong (Cina)
Dechapol Puavaranukroh/Sapsiree Taerattanachai (Thailand)
Wang Yi Lyu/Huang Dong Ping (Cina)
Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti (Indonesia)
Seo Seung-jae/Chae Yujung (Korea)
Yuta Watanabe/Arisa Higashino (Jepang)
Chan Peng Soon/Goh Liu Ying (Malaysia)
Hafiz Faizal/Gloria Emanuelle Widjaja (Indonesia)
Marcus Ellis/Lauren Smith (Inggris)
Goh Soon Huat/Lai Shevon Jemie (Malaysia)

Kevin/Marcus sebelumnya tidak bisa tampil di tiga turmamen BWF yang digelar di Thailand pada bulan lalu. Mereka terpaksa absen karena Kevin dinyatakan positif Covid-19 menjelang keberangkatan ke sana. (Tempo)

Ujang Komarudin Nilai Isu Pendongkelan AHY di Partai Demokrat Mirip Partai Berkarya

Posted: 02 Feb 2021 05:26 PM PST

JAKARTA, LELEMUKU.COM - Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai sikap responsif Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang mengumumkan adanya upaya pengambilalihan paksa atau kudeta kepemimpinan partainya, sudah sangat tepat.

Sebab, ujar dia, upaya pembajakan partai politik bisa dilakukan secara cepat dan sistematis.

"Jika kasusnya tak mencuat seperti saat ini, mungkin bulan ini Demokrat sudah diambil alih. Tapi karena kasusnya sudah mencuat ke publik, ini yang harus kita nanti perkembangannya," ujar Ujang saat dihubungi Tempo, Senin malam, 1 Februari 2021.

Hal yang sama, kata Ujang, pernah terjadi pada Partai Berkarya yang diambil alih oleh kelompok Muchdi Pr. Semula, pihak-pihak internal Partai Berkarya tidak percaya bahwa pencaplokan kepemimpinan partai tersebut akan terjadi. Namun ketika tiba-tiba muncul gerakan KLB dadakan, kemudian dengan begitu cepat mendapatkan legalisasi Kemenkumham, mereka baru kaget dan bereaksi.

"Jadi, kalau menurut saya, ini bukan sekadar kepanikan AHY, tapi memang ada indikasi dugaan skenario besar yang akan mendongkel kekuasaannya dari Partai Demokrat. Bahkan, Partai Demokrat sudah menunjuk siapa saja yang berupaya kudeta tersebut," tuturnya.

Jika melihat tuduhan Demokrat, lanjut Ujang, ada indikasi bekas Panglima TNI Moeldoko ingin memakai Demokrat sebagai perahu politik menuju Pilpres 2024. "Bahkan Demokrat juga menyebutkan Moeldoko sudah izin ke Pak Lurah untuk nyapres," ujar dia.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menilai, hal ini menunjukkan suhu politik menuju Pilpres 2024 sudah mulai naik. "Sebab, tokoh-tokoh yang selama ini dipersepsikan akan maju nyapres, kepala daerah yang top-top itu, terancam gagal karena Pilkada 2022 akan ditiadakan. Maka ke depan, aktor-aktor politik ini akan mencari panggung agar bisa bertanding di 2024," ujar Adi.

AHY sebelumnya menyatakan bahwa ada gerakan pengambilalihan paksa kepemimpinan Partai Demokrat melalui kongres luar biasa. AHY menyebut ada orang di lingkaran Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang terlibat.

AHY awalnya tak menyebut nama, belakangan, Politikus Demokrat Rachland Nashidik kemudian menyebut nama Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko ikut terlibat. Menanggapi tuduhan tersebut, Moeldoko melakukan konferensi pers dan menyatakan bahwa isu ini tidak ada kaitannya dengan istana dan Presiden Jokowi. Hal ini, ujar dia, merupakan urusan personal. (Tempo)

Sandra Dewi Ungkap Alasan Dirinya Tak Suka Pamer Harta dan Kekayaan

Posted: 02 Feb 2021 05:24 PM PST

JAKARTA, LELEMUKU.COM - Sandra Dewi mempersilakan netizen untuk bertanya tentang kehidupannya.

Salah seorang netizen bertanya, benar atau salah bahwa Sandra tidak suka pamer dan sombong. Jawaban tersebut langsung dijawab oleh Sandra kalau itu salah.

"Bukan enggak suka pamer, masalahnya enggak ada yang bisa dipamerin juga?" tulis Sandra diakhiri dengan emotikon tertawa di Instagram Stornya pada Ahad, 31 Januari 2021.

Menurut istri Harvey Moeis ini tidak ada bagian dai hidupnya yang bisa dipamerkan, termasuk parasnya dan harta kekayaan.

Padahal Sandra dikenal sebagai aktris sekaligus istri dari pengusaha sukses yang bergelimang harta.

"Cantik? Banyak yang lebih cantik. Kaya? Banyak yang lebih kaya. Pintar atau hebat? Banyak yang lebih kaya atau hebat," tulis Sandra.

Ibu Raphael Moeis ini merasa dirinya bukanlah apa-apa jika dibandingkan dengan orang lain.

Sandra justru memandang orang yang memamerkan apa yang dimilikinya adalah tindakan yang menjatuhkan diri sendiri.

"Di atas langit masih ada langit. Kalau pamer malah kita mempermalukan diri sendiri. Jangan pernah menganggap diri kita paling paling paling karena anda salah," tulisnya.

Sandra pernah mengungkapkan alasan dirinya tidak pernah mengunggah foto saat berada di dalam pesawat pribadi milik suaminya.

"Saya enggak ikut campur urusan suami," kata Sandra dalam video di channel Youtube Melaney Ricardo pada Rabu, 13 November 2019.

"Kayaknya bukan karakter gue aja sih," ujarnya.

Ada hal yang membuat Sandra Dewi selalu rendah hati walaupun bergelimang harta, yaitu Tuhan. Sandra mengaku takut kepada Tuhan karena semua dimilikinya kini kapanpun dapat diambil oleh-Nya.

"Takut ditegur sama Tuhan, kalau gue macem-macem, jadi sosok yang tidak baik gue takut Tuhan ambil itu lagi semua," katanya. (Tempo)

Korupsi Asabri, Mahfud Md Jamin Uang Prajurit TNI dan Polri Tidak Hilang

Posted: 02 Feb 2021 11:31 AM PST

JAKARTA, LELEMUKU.COM — Menko Polhukam Mahfud Md memastikan kasus tindak pidana korupsi di Asabri akan dibawa ke pengadilan. Kendati demikian, Mahfud menjamin uang prajurit TNI dan Polri tidak akan hilang. Menurutnya, Kejaksaan Agung juga telah berupaya untuk memastikan uang prajurit, salah satunya dengan menyita beberapa aset dalam waktu dekat.

"Nanti kalau misalnya dari aset-aset yang dikumpulkan masih belum sepadan, kurang sedikit banyak, nanti akan dibicarakan. Pokoknya prajurit TNI-Polri tidak boleh dirugikan," jelas Mahfud Md dalam konferensi pers daring, Selasa (02/02/2021).

Mahfud menambahkan telah menduga indikasi terjadinya korupsi di tubuh Asabri sejak tahun lalu. Selain itu, kata dia, tersangka kasus korupsi ini juga berkaitan dengan tersangka kasus korupsi di Jiwasraya.

Selain itu, Wakil Direktur Visi Integritas Emerson Yuntho meminta KPK mensupervisi kasus Asabri yang sedang ditangani Kejaksaan Agung. Menurutnya, supervisi ini untuk memperkuat penanganan kasus, termasuk mengambil alih kasus jika terdapat intervensi dari eksekutif atau yudikatif.

"Jangan sekedar bongkar tapi menuntaskan. Bukan hanya menghukum pelaku saja, tapi tantangan terbesar mengembalikan kerugian negara dan aktor-aktor lain harus dijerat," jelas Emerson.

Emerson juga mendorong Kejaksaan Agung untuk menerapkan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) untuk mengembalikan kerugian negara. Ia beralasan hasil kejahatan pelaku biasanya disebar ke berbagai pihak sehingga sulit kembali jika tidak diterapkan TPPU.

Ia juga mengusulkan pengawasan dari Kementerian BUMN untuk diperkuat di perusahaan-perusahaan milik negara. Sebab, pengawasan internal di BUMN biasanya hanya maksimal untuk level manajer ke bawah. Sedangkan untuk direktur tidak terlalu kuat diawasi oleh pengawas internal.

Senin (1/2), Kejaksaan Agung telah menetapkan delapan tersangka dalam tindak pidana korupsi di PT Asabri. Mereka adalah ARD Direktur Utama Asabri periode 2011-2016, SW Direktur Utama Asabri periode 2016-2020, BE Direktur Keuangan Asabri 2008-2014, HS Direktur Asabri 2013-2014 dan 2015-2019, IWS dan LP. Sementara itu dua tersangka lainnya yaitu BTS dan HH.

Menurut Kejaksaan Agung, kasus korupsi di Asabri bermula kala Direktur Utama, Direktur Investasi dan Keuangan, serta Kadiv Investasi Asabri melakukan kesepakatan dengan pihak luar yang bukan konsultan investasi yaitu HH, BTS, dan LP pada 2012-2019.

Pihak luar sepakat untuk membeli atau menukar saham dalam portofolio Asabri dengan saham-saham milik HH, BTS, dan LP dengan harga yang telah dimanipulasi menjadi tinggi, dengan tujuan agar kinerja portofolio Asabri terlihat seolah-olah baik.

Saham Asabri tersebut kemudian ditransaksikan pihak HH, BTS, dan LP berdasarkan kesepakatan bersama dengan Direksi Asabri. Kerugian Keuangan Negara sedang dihitung oleh BPK dan untuk sementara sekitar Rp23,7 triliun.(VOA)

Sandiaga Uno Ungkap Syarat Pemotongan Anggaran Kemenparekraf Senilai Rp 350 Miliar

Posted: 01 Feb 2021 11:36 PM PST

JAKARTA, LELEMUKU.COM - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan kementeriannya rela anggaran dipotong Rp 350 miliar oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk program vaksin Covid-19. Namun dengan syarat.

"Saya bilang ke bu Menteri Keuangan, boleh kami rela dipotong tapi kami menginginkan afirmasi. Jadi vaksin yang diberikan prioritas kepada para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif dan geografi-geografi yang sangat membutuhkan vaksinasi tersebut seperti Bali," kata Sandiaga dalam diskusi virtual, Selasa, 2 Februari 2021.

Menurutnya, Bali paling terpukul pandemi Covid-19. Sebab, hampir semua ekonomi masyarakat mengandalkan pariwisata. Hal itu dilihat dari pertumbuhan ekonomi Bali yang minus 12 persen.

"Tidak pernah terjadi sebelumnya. Bom Bali 1 dan 2, krisis moneter, krisis global, tidak pernah ekonomi bali minus 12 persen," ujarnya.

Pertumbuhan ekonomi Bali hingga kuartal III 2020 tercatat mengalami kontraksi hingga 12,28 persen. Sepanjang tahun 2020, Bank Indonesia telah memperkirakan ekonomi Bali akan menyentuh level minus 8,5-9,5 persen.

Selain itu, dia berharap dapat memberikan perhatian lebih kepada tempat-tempat wisata lainnya seperti Batam, Bintan, Banyuwangi, Joglo Semar, Bromo Tengger Semeru, Jawa Barat hingga Kepulauan Seribu DKI Jakarta yang juga terdampak pandemi.

"Jadi kita ingin sedikit keberpihakan dari sektor yang betul-betul terdampak. Berapa ratus ribu pelaku ekonomi kreatif dan pariwisata yang terdampak," kata dia.

Saat ini, kata dia, Kemenparekraf terus mendorong pengumpulan data pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang kuat, terverifikasi, dan tervalidasi.

Dia berharap jika itu bisa dijalankan, akan menjadi sumbangsih pada pemulihan ekonomi nasional.

"Jika kita bisa mengeksekusi ini dengan baik kita akan mengembalikan pariwisata dan ekonomi kreatif dan mengembalikan perekonomian Indonesia," ujar dia.

Sebelumnya Sandiaga Uno mengatakan penyelamatan 34 juta lapangan kerja yang ada di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif menjadi tanggung jawab semua stakeholder. "Untuk menyelamatkan dan mempersiapkan langkah-langkah untuk kebangkitan sektor ini di tahun 2021 dan selanjutnya." (Tempo)