Try Sutrisno Ingin Indonesia Kembali ke UUD 45, Presiden Kembali Dipilih MPR

Try Sutrisno Ingin Indonesia Kembali ke UUD 45, Presiden Kembali Dipilih MPR
Jokowi Resmi Naikkan Iuran BPJS Kesehatan 100 Persen, Berlaku Awal 2020
Jokowi Bahas Urusan Maritim dan Investasi, Mulai Tol Laut Hingga Pariwisata
Jokowi dan Jajaran Kabinet Indonesia Baru Bahas Program di Bidang Perekonomian

Posted: 30 Oct 2019 03:01 PM PDT

JAKARTA, LELEMUKU.COM - Pembelian suara, biaya politik tinggi, pemimpin tanpa kapasitas dalam Pemilu di era reformasi nampaknya membuat resah mantan Wakil Presiden Try Sutrisno. Dia merasa, sistem pemilihan langsung semacam itu keliru. Jenderal Angkatan Darat yang hampir masuk usia 84 tahun itu bahkan rela berkeliling daerah untuk mengajak rakyat kembali pada pola lama.

"Sistem kita adalah sistem perwakilan-permusyarawatan. Sila keempat. Enggak ada yang langsung-langsung itu. Yang dipilih cuma DPR. Yang namanya presiden, gubernur, walikota, bupati, dipilih oleh MPR atau DPR. Semua kok langsung, bagaimana ini. Amerika yang liberal saja enggak begitu, bukan one man one vote. Kita, kan satu orang nyoblos. Apa itu! Pemborosan uang, pemborosan tenaga, pemborosan energi," kata Try Sutrisno.

Wakil Presiden 1993-1998 itu berbicara di depan para purnawirawan Angkatan Darat di Yogyakarta, Selasa (29/10/2019). Pesannya jelas, Indonesia sebaiknya kembali pada sistem lama yang diatur dalam UUD 1945 versi awal. Segala perubahan yang dilakukan melalui amendemen sepanjang era reformasi, dikeluarkan dan dikumpulkan tersendiri sebagai adendum atau lampiran. Kata Try Sutrisno, yang baik diambil dan yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa tak perlu dipakai lagi.

Dia mengkritik keras amendemen yang dimulai sejak era Amien Rais menjadi Ketua MPR. Baginya, amendemen bermakna menyempurnakan. Sedangkan yang dilakukan politisi pasca-Soeharto adalah mengganti UUD 45. Try Sutrisno tegas menyebut, pilihan langsung bukan jiwa Pancasila, amendemen telah merusak UUD 45, dan sistem politik baru memecah belah bangsa. Semua harus dikoreksi. Bangsa Indonesia gemar bermusyawarah, harusnya memilih Presiden dengan cara sama.

"Kita lihat saja nanti. Kalau kita sudah konsekuen kembali kepada yang asli. MPR kembali menjadi lembaga tertinggi yang membuat GBHN," kata Try Sutrisno merujuk pada Garis-Garis Besar Haluan Negara.

Ketua Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD), Kiki Syahnakri ikut berbicara soal ini di Yogyakarta. Dia menyebut, upaya ini sebagai kembali kepada ruh Pancasila. Praktiknya adalah membagi dua hasil amendemen seperti kata Try Sutrisno. Pembatasan masa jabatan presiden, misalnya, dinilai sebagai hasil amendemen yang baik. Sementara pemilihan langsung masuk kategori sebaliknya, dan sebaiknya tidak diteruskan.

"Kalau dipilih oleh MPR, artinya mengandalkan atau mencari hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan-perwakilan. Jadi yang dicari hikmat kebijaksanaan. Presiden yang terpilih akan tepat kalau dengan hikmat kebijaksanaan, bukan dengan kekuatan suara seperti sekarang," tandasnya.

Dalam sistem itu, Presiden bukan hanya pilihan partai politik. Kata Kiki, golongan masyarakat juga akan memiliki kesempatan turut memilih di MPR, seperti perwakilan dokter, insinyur, wartawan, hingga kerajaan-kerajaan di Nusantara. Kiki menggarisbawahi, kembalinya Indonesia ke sistem itu tidak perlu dilakukan sekaligus, namun bisa bertahap.

Kalangan Nasionalis Setuju

Tidak hanya tentara, kelompok nasionalis juga setuju dengan wacana itu. Agus Subagyo, Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Keluarga Besar Marhaenis Yogyakarta juga menilai, pemilihan langsung terlalu banyak dampak negatifnya. Organisasi ini bahkan telah cukup lama mendiskusikan wacana tersebut. Marhaenis adalah organisasi pengagum Bung Karno, yang mewarisi pemikiran dan nilai-nilai pendiri bangsa tersebut.

"Kita setuju. Pertama, kita kembali dulu ke UUD 45 yang asli. Setelah itu, mari kita menata yang lain. Misalnya, bahwa anggota DPR dan DPRD dipilih sesuai urutan yang ditetapkan partai. Lalu, kepala daerah dipilih oleh DPR. Kita juga akan menata yang lain agar menjadi lebih baik," kata Agus.

Bagi kelompok Marhaen, demokrasi di Indonesia bukan demokrasi liberal. Demokrasi di Indonesia dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dengan prinsip musyawarah mufakat. Mengembalikan pilihan kepada DPRD atau MPR, tidak menghapus sistem demokrasi di Indonesia, kata Agus.

"Apakah kalau demokrasi terpimpin terus salah? Terus tidak demokratis? Bangsa kita punya sejarahnya, dengan demokrasi yang arif," lanjut Agus.

Agus setuju demokrasi langsung melahirkan politik uang dalam skala besar. Jika kepala daerah dipiilih DPRD, maka hanya perlu dilakukan pengawasan terhadap sekitar 50-60 orang anggotanya. Begitu pula di MPR, pengawasan proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden akan lebih efektif. KPK bahkan dapat berperan dalam proses itu.

Dinilai Sebuah Kemunduran

Peneliti hukum Allan FG Wardhana menilai, kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli adalah itu sebuah kemunduran. Allan adalah koordinator Kajian Strategis, Pusat Studi Hukum Konstitusi, Universitas Islam Indonesia (UII).

Allan juga memaparkan prinsip dasar sebagai hasil amendemen yang harus dijaga seperti sistem pengawasan dan keberimbangan antar lembaga negara. Dia memberi contoh, perubahan yang paling penting adalah hadirnya Pasal 1 Ayat 2 tentang Kedaulatan Rakyat dan Pasal 1 itu Ayat 3, Negara Indonesia adalah negara hukum. Ayat itu mengubah konstelasi politik dan hukum Indonesia, karena kemunculannya membuat semua lembaga negara dapat diawasi.

"Semua lembaga negara ada check and balances-nya. Kemudian pemilihan Presiden, pemilihan legislatif itu juga semuanya diserahkan kepada rakyat. Kalau misalkan kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang lama, itu namanya kemunduran. Saya katakan kemunduran karena nanti akan mengembalikan kedaulatan rakyat kembali berada di tangan MPR," ujar Allan.

Prinsipnya, lanjut Allan, perubahan UUD harus tetap mengakomodir apa yang disebut dengan daulat rakyat. Daulat rakyat adalah pokok pikiran UUD, sistem one man one vote adalah salah satu penerapannya. Wacana pengembalian sistem pemilihan Presiden ke MPR, harus dibarengi dengan pertanyaan, apakah langkah itu sesuai dengan pokok pikiran daulat rakyat itu.

Praktik politik uang atau politik berbiaya tinggi tidak dapat dijadikan alasan untuk mengembalikan hak memilih Presiden ke MPR.
"Jadi, kalau misalkan sistem pemilu langsung itu menghasilkan money politic, kemudian menghasilkan kekacauan dan sebagainya, jawabannya bukan mengembalikan pemilihan itu kepada MPR. Money politik jawabannya diperkuat pengawasannya. Banyak transaksi? Diperkuat institusionalisasi partainya, pengawasan partainya. Dan itu juga tidak akan menjamin bahwa, kalau dipilih oleh MPR juga akan bersih dari money politic," tambah Allan.

Allan curiga, ada agenda terselubung di balik wacana kembali ke UUD 45 yang semakin gencar belakangan ini. Partai-partai memiliki kepentingan, karena sebenarnya salah satu unsur kuat di MPR adalah DPR yang berisi partai politik. Penambahan kursi Wakil Ketua MPR yang dilakukan di periode terakhir beberapa waktu lalu, adalah bukti bagaimana permainan partai politik terkait lembaga tersebut. (VOA)

Jokowi Resmi Naikkan Iuran BPJS Kesehatan 100 Persen, Berlaku Awal 2020

Posted: 30 Oct 2019 02:58 PM PDT

JAKARTA, LELEMUKU.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya menaikkan iuran BPJS Kesehatan untuk seluruh kelas pelayanan peserta mandiri. Ini dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) yang diteken pada 24 Oktober 2019. Iuran ini akan berlaku mulai tahun 2020.

Presiden Joko Widodo resmi menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja sebesar dua kali lipat dari iuran sebelumnya. Kenaikan iuran tersebut mulai berlaku awal 2020.

Keputusan ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres)Republik Indonesia nomor 75 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan.

Dalam salinan Perpres tersebut Jokowi mengatakan untuk meningkatkan kualitas dan kesinambungan program jaminan kesehatan, perlu dilakukan penyesuaian beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Dalam pasal 34 Perpres 75/2019, tarif iuran bagi peserta PBPU dan Bukan Pekerja alias peserta mandiri dengan kelas III naik dari Rp25.500 menjadi Rp 42.000. Sementara itu, tarif iuran mandiri kelas II naik menjadi Rp110.000 dari Rp51.000.

Lalu, untuk tarif iuran mandiri kelas I naik dua kali lipat dari Rp80.000 menjadi Rp160.000 per bulan untuk tiap peserta.

"Besaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2O2O," ujar Jokowi dalam Perpres tersebut.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan tersebut menurut perhitungan sudah sesuai dengan manfaat yang akan didapatkan oleh masyarakat. Menurutnya, manfaat yang diperoleh masyarakat dari BPJS kesehatan masih lebih baik dibandingkan dengan asuransi swasta.

"Kalau masalah memberatkan balik lagi ke bayar berapa dapat benefit apa. Kita kan bayar itu mendapat sesuatu, nah yang kita dapatkan dari mengikuti BPJS adalah perlindungan kesehatan secara full. Sakit, full ditanggung. Ini jelas masyarakat mendapatkan manfaat. Saudara yang selama ini sakit dan taat membayar iuran, yang dibayari negara mendapat pelayanan penuh melalui fasilitas kesehatan. Ini terus dilakukan perhitungan berapa sih level dari premi yang sesuai. Nah sekarang kita coba hitung ya. Bisa dibandingkan kalau kita ke asuransi swasta bayar berapa," ungkapnya ketika ditemui di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/10).

Ditambahkannya, berdasarkan audit yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), penyesuaian tarif iuran BPJS Kesehatan mandiri ini akan memperbaiki kualitas BPJS Kesehatan itu sendiri, seperti peningkatan dari segi pelayanan kesehatan. Namun dia tidak menjelaskan, apakah kenaikan iuran tersebut akan memperbaiki defisit yang selama ini menggerogoti BPJS kesehatan.

"Ketika mengaudit defisit terungkap berbagai macam dimensi. Dimensi dari manajemen, dimensi dari data, dimensi dari hubungan antara BPJS dengan fasilitas kesehatan. Ini keseluruhannya harus diperbaiki sehingga memperbaiki tata kelola dan pasti akan meningkatkan efisiensi dari penyelenggaraan BPJS. Tapi itu saja kan dianggap belum cukup, perlu ada penyesuaian tarif. Kalau disesuaikan maka akan menambah anggaran pemerintah yang diberikan untuk BPJS. Kemudian juga pada saat bersamaan tarif ini membuat BPJS menerima lebih tinggi, bukan saja dari APBN, tapi juga partisipasi masyarakat yang sifatnya gotong royong. Berkali-kali disampaikan yang mampu membayari yang kurang mampu. Ini asuransi sosial. Oleh karena itu, kita jalankan," jelasnya.

Sementara itu pihak Istana Kepresidenan meminta masyarakat memahami keputusan pemerintah untuk menaikkan tarif iuran BPJS Kesehatan bagi peserta mandiri ini. Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan subsidi pemerintah untuk jaminan kesehatan sudah sangat tinggi.

Jadi, ia meminta kalangan masyarakat yang mampu membayar untuk saling gotong royong membantu kalangan masyarakat yang tidak mampu.

"Sebenarnya kan naiknya itu begini loh. Ada 107 juta warga negara Indonesia yang mendapatkan subsidi. Full tidak membayar, dibayari pemerintah. Sehingga mengharuskan gelombang 1, 2 tidak ada masalah. Gelombang 3 naiknya kurang lebih Rp16.500. Itu yang komplain sekarang ini. Jadi menurut saya harus terbangun kesadaran bersama. Satu, memahami bahwa subsidi pemerintah untuk BPJS itu sangat tinggi. Kedua membangun gotong royonglah, bersama-sama pemerintah ikut memberikan, membantu agar BPJS berjalan," jelas Moeldoko. (VOA)

Jokowi Bahas Urusan Maritim dan Investasi, Mulai Tol Laut Hingga Pariwisata

Posted: 30 Oct 2019 02:05 PM PDT

JAKARTA, LELEMUKU.COM - Selepas menggelar rapat terbatas untuk membahas program kerja di bidang perekonomian, Presiden Joko Widodo juga menggelar rapat terbatas untuk membahas program-program yang berada di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Dalam rapat yang digelar di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (30/10/2019), Kepala Negara meminta jajarannya untuk fokus pada beberapa hal utama yang hendak dicapai. Pertama, Presiden meminta jajarannya untuk menyiapkan dan membuat program-program terobosan untuk menekan defisit neraca perdagangan dan defisit transaksi berjalan.

"Harus kita pastikan bahwa peningkatan investasi terus bisa kita lakukan dan dalam saat yang bersamaan kita juga bisa mengurangi ketergantungan-ketergantungan pada barang-barang impor," kata Presiden.

Dalam upaya untuk menekan defisit yang utamanya disumbangkan dari sektor migas, Presiden menekankan kembali mengenai langkah-langkah peningkatan produksi minyak di dalam negeri yang harus dilakukan untuk mendukung kebijakan di dalam negeri sekaligus mengurangi impor bahan bakar minyak.

"Saya menekankan kembali peningkatan produksi minyak di dalam negeri sehingga segmentasi dari kebijakan energi baru terbarukan juga harus dipercepat lagi terutama percepatan mandatori dari B20 menjadi B30, nanti melompat ke B50 ke B100," ucapnya.

Beralih ke program lainnya, Kepala Negara mengevaluasi pelaksanaan program tol laut dalam beberapa tahun belakangan. Presiden menyebut bahwa di awal berlakunya program tersebut, harga-harga bahan pokok yang dilayani trayek tol laut berhasil diturunkan sebesar 20 hingga 30 persen. Inflasi juga berhasil diturunkan di sejumlah wilayah yang dilalui trayek tol laut.

"Tapi akhir-akhir ini rute-rute yang ada itu barangnya dikuasai oleh swasta tertentu, saya belum dapat ini swastanya siapa, sehingga harga barang itu ditentukan oleh perusahaan ini," sambungnya.

Ulah tersebut mengakibatkan harga-harga barang ditentukan oleh perusahaan swasta dimaksud dan harga kembali naik. Presiden ingin agar hal ini secepatnya diselesaikan.

"Tol lautnya ada tapi harganya juga tetap ya untuk apa kita buat tol laut itu. Tol laut itu dibangun untuk menurunkan biaya logistik kita, biaya transportasi kita, sehingga harga menjadi jatuh turun. Tapi kalau nanti yang dikuasai oleh satu perusahaan munculnya beda lagi, kita memberikan fasilitas kepada dia. Ini yang tidak kita kehendaki," ujarnya.

Adapun yang berkaitan dengan investasi, Presiden meminta jajarannya untuk fokus pada beberapa potensi investasi saja namun diselesaikan hingga tuntas. Ia juga menyoroti soal investasi yang berfokus pada industri hilirisasi yang memungkinkan pengolahan bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau bahkan bahan jadi sehingga meningkatkan penerimaan negara. Selain itu, Presiden juga menginginkan adanya industri yang bisa menghasilkan barang-barang substitusi impor.

"Contoh yang ada di Morowali itu bisa dikopi untuk produk-produk bahan mentah yang selama ini kita ekspor," kata Presiden.

Lebih jauh, terkait program kerja di bidang pariwisata, Presiden Joko Widodo memberikan target agar pada akhir tahun 2020 mendatang pihaknya dapat menyelesaikan pembangunan di lima kawasan pariwisata dan ekonomi, yakni di Danau Toba, Borobudur, Pelabuhan Bajo, Mandalika, dan Manado.

"Airport, jalan, pelabuhan rampung. Produk-produk wisata, calendar of event-nya juga rampung. Sisi lingkungannya saya juga sudah perintah ke Menteri LHK agar di situ disiapkan persemaian untuk menghijaukan kawasan-kawasan itu biar lebih baik," tandasnya. (KSP)

Jokowi dan Jajaran Kabinet Indonesia Baru Bahas Program di Bidang Perekonomian

Posted: 30 Oct 2019 01:57 PM PDT

JAKARTA, LELEUKU.COM - Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas bersama dengan sejumlah jajaran Kabinet Indonesia Maju pada Rabu, 30 Oktober 2019. Rapat terbatas yang membahas soal program dan kegiatan di bidang perekonomian tersebut digelar di Kantor Presiden, Jakarta.

Dalam arahannya, Kepala Negara, menekankan lagi kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian beserta menteri-menteri lain yang berada di bawah koordinasinya mengenai kondisi perekonomian global belakangan ini serta perkiraannya di masa mendatang. Indonesia disebutnya harus dapat mengantisipasi segala kemungkinan dengan meningkatkan ekspor, melakukan substitusi barang-barang impor, dan meningkatkan investasi yang masuk ke Tanah Air.

"Oleh sebab itu, saya sudah menyampaikan baik kepada Menteri Perdagangan dan Wakil Menteri Perdagangan, kepada Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, sudah saya sampaikan secara khusus bahwa perjanjian-perjanjian perdagangan harus kita lakukan secara terus-menerus tanpa henti," ujarnya.

Pada Maret 2019 lalu, Indonesia dan Australia resmi menandatangani perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA). Menurut Presiden, kemitraan komprehensif serupa itu juga harus dapat diwujudkan dengan negara-negara lainnya misalnya negara-negara di Uni Eropa.

"Yang penting menurut saya segera diselesaikan dan saya minta dalam akhir tahun 2020 ini bisa diselesaikan, timnya disusun yang fixed, tidak berganti-ganti, kemudian penyelesaian dan eksekusi lapangannya juga harus terus dikerjakan yaitu dengan Uni Eropa," tuturnya.

Tak hanya Uni Eropa, Presiden juga membidik perjanjian dagang dengan 10 negara ASEAN dan 6 negara mitra perdagangan bebas yang tergabung dalam The Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). Dari target kerja sama perdagangan tersebut Presiden Joko Widodo hendak meningkatkan nilai ekspor Indonesia.

"Juga free trade agreement dengan negara-negara Afrika. Ini penting sekali. Tolong dilihat," imbuhnya.

Sementara di sisi regulasi dalam bidang perekonomian di dalam negeri, Presiden kembali mengingatkan akan pentingnya menangani regulasi-regulasi yang tumpang tindih dan justru menghambat investasi. Salah satu jalannya ialah dengan menyelesaikan omnibus law yang akan merevisi secara sekaligus beberapa regulasi sebagaimana yang pernah disampaikan Presiden pada pidato awal masa jabatan periode kedua di MPR, 20 Oktober 2019 lalu.

"Ini sudah kita mulai mungkin dua bulan yang lalu. Ada 74 undang-undang di situ yang akan kita kerjakan. Segera kita identifikasi, segera kita pangkas, sehingga betul-betul apa yang tadi di depan saya sampaikan ini betul-betul bisa kita kerjakan secara cepat," tandasnya. (KSP)